Besaran Upah UMK, UMR dan UMP di Aceh Selatan 2020

Besaran upah UMR, UMK dan UMP di Aceh Selatan kota maupun kabupaten data update tahun 2020 sesuai menurut keputusan gubernur serta pemerintah provinsi. Ingin mencari lowongan kerja di Aceh Selatan tapi masih belum mengetahui besaran gaji UMK Aceh Selatan di tahun 2020? Kami telah merangkumnya secara lengkap untuk anda berapakah upah minimimum kerja UMR, UMK, UMP yang didapat di kota dan kabupaten Aceh Selatan agar anda mengetahui sebelum mencari kerja di wilayah Aceh Selatan.

Menurut perannya faktanya UMR, UMK dan UMP memiliki perbedaan. Akan tetapi sebagian besar karyawan yang belum mengerti mengenai perbedaan diatas. Banyak dari pekerja memahami ketiga istilah tersebut memiliki persamaan ternyata sangat berbeda.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Aceh Selatan 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Aceh Selatan 2020 -(Kab.) Rp. 3.165.031
Kota/Kabupaten Aceh Selatan 2021
Kota/Kabupaten Aceh Selatan 2022
Kota/Kabupaten Aceh Selatan 2023
Kota/Kabupaten Aceh Selatan 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Aceh Tenggara

Lalu Apa Yang Dimaksud UMR, UMK serta UMP di Aceh Selatan

Penjelasan serta penetapan UMR, UMP serta UMK diaplikasikan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Upah Minimum ialah standart yang diatur oleh pemerintah yang berkaitan untuk upah yang diterima untuk pekerja di sebuah perusahaan yang dibagi menurut upah pokok bulanan yang didalamnya ada tunjangan tetap (biasanya berhubungan, tetapi tidak terbatas untuk, uang makan, uang bensin, tunjangan kesehatan, asuransi dan lain sebagainya) seperti yang dijelaskan pada pembahasan dibawah.

UMR singkatan dari Upah Minimum Regional yang menurut arti sebuah patokan minimum yang dipergunakan selurh pengusaha atau pelaku industri untuk sistem penggajian upah untuk pegawai, karyawan, atau buruh pada lingkungan usaha dan kerjanya. UMR ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 perihal Upah Minimum.

UMK ialah Upah Minimum Kota atau disebut juga Kabupaten yang berkaitan dengan satu wilayah kota atau kabupaten di provinsi tertentu. Penetapannya berkaitan dengan kebijakan daerah serta UMP dimana kota maupun kabupaten itu berada. UMP yaitu Upah Minimum Provinsi sebagai pengganti UMR. Cakupan wilayahnya adalah semua lokasi di satu provinsi baik kota ataupun kabupaten.

UMK serta UMP Singkatan Baru Pengganti UMK

Penetapan UMR ini dilakukan setiap tahunnya melalui tahap yang tidak pendek. Awal Mulanya Perwakilan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) yang beranggotakan dari birokrat, akademisi, buruh serta pengusaha yang mengadakan rapat. Kemudian mereka membentuk tum survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

Apabila telah mengandalkan survei pada beberapa kota di dalam provinsi yang dirasa mewakili sampel selanjudnya diperoleh total Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang biasa disebut menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) menurut KHL, DPD juga memberikan usulan upah minimum regional (UMR) untuk gubernur agar disahkan.

Unsur kebutuhan hidup layak dipakai menjadi bagian penting penentuan upah minimum berasaskan kebutuhan hidup buruh status lajang. Kini, istilah UMR sudah tidak lagi dipakai, namun telah diganti menjadi UMP serta UMK. Namun sering kali mayoritas tenaga kerja menyebut upah minimum yang digajikan kantor mereka tetap menyebut UMR.

Sebutan UMR sudah diganti dengan UMK dan juga UMP. Sebutan UMR telah diganti sejak terbitnya ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Kebijakan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 mengenai Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Pembahasan kebijakan tersebut berada pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang memberitahukan perihal Singkatan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diganti jadi “Upah Minimum Provinsi”, Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diganti Jadi Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Mulai itu UMR diganti menjadi UMP serta UMK.

Dari penjelasan diatas, upah minimum masih bisa dibagi kembali menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya menurut sektor serta bidang usaha yang dikerjakan dari salah satu badan usaha, misal sektor otomotif, bidang bangunan dan pekerjaan umum, bidang sumber daya dan perindustrian, dan lain sebagainya.

UMP serta UMK bisa dilihat serta dicari dengan mudah dikarenakan pada umumnya ditetapkan oleh peraturan gubernur juga peraturan daerah (perda). Informasi ini dapat diakses di website resmi ketenagakerjaan pemerintah serta lewat informasi langsung di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. tentang hal penentuannya UMP sering lebih rendah dibandingkan UMK disebabkan menyesuaikan untuk keperluan juga progres ekonomi di tiap kota/kabupaten. Tetapi UMK paling rendah dalam sebuah provinsi pada umumnya sama untuk jumlah UMP yang sudah ditetapkan.

Walau seperti itu, bisa saja suatu badan usaha tak bisa menggaji karyawan seperti standarisasi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pemilik badan usaha dapat mengajukan penangguhan ke Gubernur provinsi yang mana perusahaan tersebut berpusat. Kebijakan tersebut diatur di Pasal 90 UU tentang Ketenagakerjaan, yang mana biasaya pengusaha wajib harus membayar upah karyawan sebanding dengan ketetapan pemerintah dalam proses tempo masih berjalan.

Gubernur berwenang menolak atau menyetujui penangguhan tersebut dan membuatkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi pabrik yang terkait. perusahaan yang telah mendapat penundaan harus mengikuti nominal yang sudah ditentukan di SK mengenai hal membayar gaji bulanan. Pelanggaran mengenai penggajian UMP juga UMK akan menerima sanksi tersendiri dari pemerintah.

UMK, UMR dan UMP Diputuskan Menurut Hal Ini

Pembeda dari UMP, UMR, dan UMK mempunyai perbandingan yang fundamental pada penetapannya. Pertumbuhan ekonomi pada daerah dan hasil kinerja menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dibuat penentu penetapan UMP. Bagian kebutuhan hidup layak biasa diterapkan sebagai standart penentuan gaji minimum, di mana dinilai menurut kebutuhan hidup buruh untuk mencukupi keperluan mendasar yang meliputi kebutuhan akan makanan 2100 kkal setiap hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya.

Kebutuhan fisik minimum (KFM) awalnya dipakai tolak ukur perhitungan UMP. Dan selanjudnya keperluan hidup minimum (KHM) sebagai tolak ukur penentuan UMP. Lalu perubahan itu lumayan tinggi dari karyawan yang berfikir, terjadi keterkaitan di rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada karyawan tingkat menengah ke bawah.Bersama sekian banyak pendekatan serta penjelasan langsung terhadap karyawan, penghitungan gaji minimum berdasarkan KHM bisa di jalankan dan juga didukung bersama oleh golongan pekerja serta pebisnis.

Kapan UMR, UMK dan UMP Ditetapkan

Ketidak samaan UMR, UMK dan UMP juga pada saat dilaksanakan. Setiap tanggal 1 November gubernur menetapkan ketetapan UMP dengan serentak. Sementara penetapan UMK ditetapkan berdasar saran Dewan Pengupahan Provinsi dan anjuran bupati/ wali kota. UMK juga ditentukan dan diumumkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November usai ketetapan UMP dengan jumlah yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang selesai ditetapkan UMP sendiri diawasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai penggajian yang ditandatangani oleh Presiden.

Jika UMP, UMR dan UMK Dilanggar

Pada UU Nomor 13 Tahun 2013 tetang Ketenagakerjaan, Aturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 atas pengupahan, maupun yang berlaku, perihal UMP atau UMK. Bisa dibilang, melihat perihal makna di atas bisa diartikan jikalau lingkup penerapan ketentuan UMK bisa menjadi lebih khusus dibandingkan UMP.

Ini berakibat ketentuan perihal UMP kemudian diterapkan untuk seluruh kabupaten dan juga kota pada wilayah provinsi, dalam hal di kabupaten-kabupaten ataupun kota-kota di provinsi itu tidak ada ketetapan tentang UMK pada kabupaten atau Kota. Hal ini dapat dilihat dari dbuatnya ketentuan perihal larangan bagi pengusaha memberikan gaji kurang dari UMK dalam kaidah dan keputusan gubernur pada masing-masing daerah.

Hukuman Mengenai Pelanggaran Penetapan UMP serta UMK

Apabila pekerja tidak diberikan gaji bulanan seperti ketentuan pemda, maka buruh berhak menempuh ranah hukum dalam menyudahi permasalahan ini. Berikut ini tata cara pencarian solusi dimuat pada UU No 2 Tahun 2004 mengenai penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Inilah Step by step yang wajib dilakukan pada saat menuntut standard gaji minimum bagi karyawan:

Pegawai bisa mengajukan perundingan bipartit diantara perwakilan karyawan dan perwakilan perusahaan. Perundingan ini memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal untuk kedua pihak secara musyawarah supaya mendapatkan mufakat. Sesudah melampaui tengat waktu 30 hari, apabila kesepakatan antara keduabelah pihak belum juga terwujud, kemudian langkah berikutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit dilakukan antara perwakilan pekerja dan perwakilan perusahaan dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi penengah. Supaya terwujud tahap ini, maka karyawan wajib memperlihatkan bukti-bukti nyata dan memberikan laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya. Sisipkan juga bukti bahwasannya perundingan bipartit sudah dilakukan sebelumnya, akan tetapi tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai secara baik.

Apabila sesudah melaksanakan perundingan tripartit belum ada dampak yang dapat memuaskan kedua belah pihak, oleh sebab itu jalur peradilan boleh dilakukan. Salah satu pihak bisa mengajukan masalah ini di Pengadilan Hubungan Industrial serta jalur hukum formal bisa dijalankan dengan sidang di pengadilan. Ulasan mengenai ketenaga kerjaan serta besaran gaji UMR, UMK serta UMP di Aceh Selatan telah kita ulas untuk anda, Semoga bisa membantu mengenal lebih dalam perihal masalah ketenaga kerjaan. Terima kasih telah datang di  website: https://mitrapjtkiresmi.com/, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE