Jumlah Upah UMR, UMK serta UMP di Bandung 2020

Besaran gaji UMK, UMR dan UMP di Bandung tahun 2020 untuk wilayah kabupaten ataupun kota yang diresmikan oleh ketetapan gubernur serta persetujuan presiden RI. Berapakah gaji UMK di Bandung bulan ini? Ternyata ada beberapa yang belum tahu perihal berapa gaji UMK yang ada di kota Bandung. Sebelum mencari pekerjaan di wilayah Bandung, saran baiknya anda mengerti tentang berapa gaji UMR, UMK, UMP yang terdapat di Bandung dan kami telah mereview lebih komplit untuk anda.

Anda tentu saja sering kali mendengar singkatan UMR, UMP serta UMK dan tentu saja arti ini harus dimengerti bagi anda yang sekarang sedang mencari kerja ataupun anda yang sudah bekerja di pabrik tertentu. Sebenarnya apa yang membedakan dari UMR, UMP dan UMK?

Alasan yang paling umum digunakan sebagai acuan adalah UMR? Berikut ini ulasan lebih lanjut tentang perbandingan UMR, UMP dan UMK sehingga dapat membantu untuk lebih tahu standart gaji yang ideal dengan kapasitas serta kebutuhan hidup setiap harinya.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Bandung 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Bandung 2020 -(Kota) Rp. 3.623.778,91
-(Kab.) Rp. 3.139.275,79
Kota/Kabupaten Bandung 2021
Kota/Kabupaten Bandung 2022
Kota/Kabupaten Bandung 2023
Kota/Kabupaten Bandung 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Garut

Simak Perbedaan UMR, UMK dan UMP di Bandung

Penjelasan serta ketetapan UMR, UMP dan UMK diaplikasikan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Gaji Minimal merupakan standart yang diatur oleh pemerintah sehubungan untuk gaji yang diterima untuk pekerja di sebuah badan usaha yang dibagi menurut gaji pokok setiap bulan salah satunya tunjangan tetap (pada umumnya mencakup, tetapi tidak terbatas untuk, uang makan, uang bensin, tunjangan kesehatan, asuransi dan lain sebagainya) contoh yang dijelaskan pada pembahasan dibawah.

UMR merupakan Upah Minimum Regional yang ditentukan oleh gubernur untuk jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. UMR dijadikan acuan saat penetapan jumlah gaji sehingga singkatan ini sangat dimengerti di buruh. Akan tetapi dengan adanya aturan kementrian ketenagakerjaan yang baru, istilah UMR tidak dipergunakan lagi dan digantikan oleh UMP dan UMK.

UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diupahkan untuk buruh. Seringkali UMK jumlahnya lebih besar dibandingkan UMP. Kemudian apa itu UMP, UMP merupakan Upah Minimum Provinsi. UMP adalah Upah Minimum Provinsi sebagai pengganti UMR. Cakupan areanya ialah seluruh lokasi dalam satu provinsi baik kota maupun kabupaten.

UMK serta UMP Istilah Baru Pengganti UMK

UMR ditetapkan memakai proses yang lumayan lama dan dilaksanakan setiap tahunnya. Awalnya Perwakilan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh serta pengusaha yang mengadakan rapat. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Apabila telah mendapatkan hasil survei di seluruh kota di dalam provinsi yang dirasa mewakili sampel kemudian didapati total Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang sering dikatakan menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan KHL, DPD juga mengusulkan upah minimum regional (UMR) untuk gubernur untuk disahkan.

Unsur kebutuhan hidup layak dipakai menjadi bagian penting pengesahan upah minimum berdasarkan keperluan hidup pekerja status lajang. Yang terbaru, istilah UMR sudah tidak lagi digunakan, akan tetapi sudah diganti menjadi UMP dan UMK. Akan tetapi sering kali hampir semua tenaga kerja menganggap upah minimum yang diberikan pabrik mereka adalah UMR.

Singkatan UMR telah diganti dengan UMK dan UMP. Sebutan UMR telah digunakan disaat terbitnya kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 mengenai Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 perihal Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Isi ketetapan diatas ada pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang mengumumkan tentang Sebutan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi “Upah Minimum Provinsi”, Singkatan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) dirubah Jadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Mulai dari itulah UMR diganti menjadi UMP dan UMK.

Dari informasi diatas, upah minimum masih dapat dibagi lagi menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya menurut sektor atau bidang usaha yang dikerjakan dari satu badan usaha, misal sektor otomotif, bidang bangunan dan pekerjaan umum, bidang sumber daya serta perindustrian, dan lain – lain.

UMP serta UMK mampu dilihat dan dicari sangat mudah dikarenakan biasanya ditetapkan dari aturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Keterangan ini bisa dilihat di web resmi ketenagakerjaan pemerintah ataupun melalui informasi lisan di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Adapun dalam penetapannya UMP selalu lebih rendah dari UMK disebabkan menyesuaikan untuk kebutuhan dan perkembangan ekonomi pada setiap kota/kabupaten. Akan tetapi UMK paling rendah pada suatu provinsi biasaya sama dengan nilai UMP yang telah diberlakukan.

Meski seperti itu, bisa saja suatu badan usaha tak bisa mengupah pekerja sesuai dengan standart yang sudah disetujui. Di kasus ini, pengusaha badan usaha boleh menyodorkan penundaan ke Gubernur provinsi dimana perusahaan itu berpusat. Masalah ini ditetapkan di Pasal 90 UU perihal Ketenagakerjaan, dimana pada umumnya pebisnis wajib harus membayar upah karyawan sepadan dengan kebijakan pemerintah dalam tahap penangguhan masih berjalan.

Gubernur berwenang menolak atau menyetujui penangguhan itu dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi PT. yang terkait. pabrik yang telah mengajukkan tempo harus mengikuti jumlah yang sudah ditentukan pada SK mengenai masalah membayar upah setiap bulan. Pengingkaran terhadap penggajian UMP dan UMK akan menerima sanksi tertentu dari pemerintah.

Dasar penetapan UMK, UMR dan UMP

penetapannya dari UMK, UMP serta UMR mempunyai perbandingan yang prinsipil. UMP ditentukan berlandaskan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mengutamakan kinerja serta pertumbuhan ekonomi. Bagian kebutuhan hidup layak sering dipakai menjadi standart penentuan Upah minimum, yang mana dihitung menurut kebutuhan hidup karyawan untuk mencukupi keperluan utama yang mencakup kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, perumahan, sandangan, pendidikan dan lain sebagainya.

Dahulu penghitungan UMP dihitung berdasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM). Selanjudnya terjadi perubahan penghitungan yang bersumber pada keperluan hidup minimum (KHM). Selanjudnya perubahan itu cukup besar dari karyawan yang berfikir, timbul keterkaitan di minimnya kemampuan beli serta kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja level menengah ke bawah.Bersama beberapa pendekatan serta penjelasan langsung kepada pekerja, penentuan gaji minimum menurut KHM bisa di jalankan dan juga diterima golongan buruh serta pengusaha.

Kapan UMR, UMK dan UMP Diputuskan

Perbedaan UMR, UMK dan UMP juga di waktu pemutusan. UMP mulai diresmikan dan dihimbaukan oleh gubernur dengan berbarengan pada tanggal 1 November. Sementara ketetapan UMK diresmikan atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/ wali kota. Penetapan UMK dihimbaukan selambatnya tanggal 21 November oleh gubernur usai penetapan UMP dengan besaran yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang sudah ditetapkan UMP sendiri diawasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 perihal pengupahan yang diketahui oleh Presiden.

Apa Yang Terjadi Jikalau Ada Yang Melanggar UMP, UMR dan UMK?

Di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 perihal Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 perihal pengupahan, maupun yang dijalankan, perihal UMP serta UMK. Bisa dikatakan, melihat dari artian di yang disebutkan diatas bisa diartikan bahwa lingkup keberlakuan ketentuan UMK akan menjadi lebih khusus dari UMP.

Semua kabupaten juga kota pada sebuah provinsi diharuskan menjalankan ketetapan perihal UMP yang dilaksanakan, dalam hal pada kabupaten-kabupaten ataupun kota-kota dalam provinsi itu tidak ada pengaturan mengenai UMK pada kabupaten maupun Kota. Perihal ini dapat terlihat dari dbuatnya ketetapan tentang batasan untuk pengusaha menyerahkan upah dibawah UMK pada kebijakan dan keputusan gubernur pada masing-masing daerah.

Pelanggaran Penetapan UMP serta UMK Akan Mendapat Sanksi

Bilamana karyawan tidak mendapatkan upah bulanan seperti ketetapan pemerintah daerah, lalu buruh disarankan menempuh ranah hukum untuk merampungkan permasalahan yang terjadi. Berikut ini langkah pencarian solusi dimuat pada UU No 2 Tahun 2004 perihal penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Ini dia tata cara yang perlu diaplikasikan pada saat menuntut kriteria gaji minimum untuk karyawan:

Pegawai dapat menyodorkan perundingan bipartit antara perwakilan buruh dan pemilik perusahaan. Perundingan ini bertujuan agar mencapai hasil yang optimal bagi kedua pihak menggunakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan. Setelah melampaui tengat waktu 30 hari, apabila mufakat antara keduabelah pihak belum juga ada, kemudian langkah berikutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan ini dilakukan antara perwakilan karyawan dengan pimpinan perusahaan dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai penengah. Supaya terwujud langkah ini, maka pegawai wajib membawa bukti-bukti asli dan melapor di Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sertakan juga bukti bahwasannya perundingan bipartit sudah dilaksanakan sebelumnya, tetapi tidak ada kesepakatan yang dapat dihasilkan secara baik.

Bilamana setelah melaksanakan perundingan tripartit belum ada hasil yang bisa memuaskan kedua belah pihak, maka jalur peradilan dapat dilakukan. Salah satu pihak boleh mengajukan problem ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial juga jalur hukum formal bisa ditempuh dengan sidang di pengadilan. Ulasan tentang ketenaga kerjaan dan besaran upah UMR, UMK serta UMP di Bandung sudah kita rangkum untuk anda, Semoga bisa membantu mengenal lebih dalam perihal masalah ketenaga kerjaan. Terima kasih telah datang di  website: https://mitrapjtkiresmi.com/, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE