Update Upah UMK, UMR dan UMP di Bengkayang 2020

Besaran gaji UMR, UMK dan UMP di Bengkayang kota ataupun kabupaten update update tahun 2020 sesuai dengan ketentuan gubernur serta pemerintah provinsi. Mau melamar kerja di Bengkayang tapi tidak mengetahui besaran gaji UMK di Bengkayang untuk tahun 2020? Sebelum mencari pekerjaan di kota ini, saran baiknya anda tahu tentang besaran gaji UMR, UMK, UMP yang ada di Bengkayang serta kami telah mereview secara utuh untuk anda.

Anda tentunya acap kali mendengar singkatan UMR, UMP dan UMK dan tentu saja makna ini mutlak diketahui bagi anda yang sekarang melamar kerja ataupun anda yang telah bekerja pada perusahaan tertentu. Menurut anda apa yang membedakan dari UMR, UMP dan UMK?

Mengapa yang paling umum dipergunakan sebagai acuan ialah UMR? Berikut ini penjelasan lebih lanjut perihal yang membedakan UMR, UMP serta UMK dimana dapat membantu agar semakin memahami standart gaji yang ideal dengan kapasitas dan keperluan hidup sehari-hari.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Bengkayang 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Bengkayang 2020 -(Kab.) Rp 2.566.019
Kota/Kabupaten Bengkayang 2021
Kota/Kabupaten Bengkayang 202
Kota/Kabupaten Bengkayang 2023
Kota/Kabupaten Bengkayang 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Landak

Penjelasan Tentang UMR, UMP dan UMK di Bengkayang

Penjabaran serta penetapan UMR, UMP serta UMK diaplikasikan dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Gaji Minimal merupakan standart yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan untuk upah yang didapat untuk karyawan pada suatu perusahaan yang dibagi dari upah pokok bulanan salah satunya tunjangan tetap (pada umumnya berkaitan, tetapi tidak terbatas pada, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lain sebagainya) contoh yang di ulas di bawah ini.

Dalam menstandarisasi penggajian buruh, semua pebisnis dan pelaku industri memiliki patokan UMR yaitu Upah Minimum Regional yang dijadikan ketentuan tinggi gaji pegawai dalam tempat kerja mereka. UMR ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

UMK merupakan Upah Minimum Kota atau disebut juga Kabupaten yang berkaitan dengan sebuah wilayah kota dan juga kabupaten tertentu. Standartnya berkaitan dengan kebijakan daerah dan UMP dimana kota maupun kabupaten tersebut berada. UMP bisa disebut Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang diterapkan di suatu provinsi. Bilamana di dalam satu kabupaten serta anda telah mempunyai ketetapan mengenai UMK yang jumlahnya wajib lebih besar dari UMP oleh karena itu yang diberlakukan ialah standart perihal UMK.

UMK serta UMP Singkatan Baru Pengganti UMK

Penetapan UMR ini dijalankan tiap tahunnya melalui tahap yang panjang. Proses penetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Apabila telah mengandalkan survei di semua kota di dalam provinsi yang dianggap mewakili hasil kemudian didapatkan jumlah Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang sering dikatakan sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Berdasarkan KHL, DPD juga memberikan usulan upah minimum regional (UMR) di gubernur untuk disahkan.

Komponen kebutuhan hidup layak dipakai untuk dasar pengesahan upah minimum menurut keperluan hidup pekerja lajang. Kini, kata UMR sudah tidak dipakai, namun telah diganti menjadi UMP serta UMK. Namun tetap saja kebanyakan tenaga kerja menyebut upah minimum yang diberikan kantor mereka tetap menyebut UMR.

Singkatan UMR sudah diganti menjadi UMK serta UMP. Sebutan UMR telah digunakan ketika dirilisnya kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Kebijakan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 perihal Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Isi peraturan diatas berada di pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menunjukkan tentang Singkatan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diganti dengan “Upah Minimum Provinsi”, Singkatan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Menjadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Mulai itu UMR ddirubah menjadi UMP dan UMK.

Dari penjelasan tersebut, upah minimum masih bisa dibagi lagi menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penetapannya menurut sektor dan bidang usaha yang digarap oleh satu badan usaha, contoh sektor otomotif, bidang bangunan dan pekerjaan umum, bidang sumber daya dan perindustrian, dan lainnya.

UMP serta UMK dapat dilihat dan dicari lebih gampang dikarenakan biasanya ditetapkan dari aturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi tersebut bisa diakses di web resmi ketenagakerjaan pemerintah ataupun lewat informasi langsung di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Meskipun dalam penetapannya UMP biasanya lebih rendah dari UMK dikarenakan menyesuaikan dengan keperluan serta perubahan ekonomi pada tiap kota/kabupaten. Namun UMK terendah dalam sebuah provinsi biasaya sama untuk total UMP yang telah ditetapkan.

Walau demikian, bisa jadi suatu badan usaha tidak mampu membayar karyawan seperti standarisasi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pemilik badan usaha dapat mengajukan tempo ke Gubernur provinsi yang mana perusahaan tersebut berada. Masalah ini diatur dalam Pasal 90 UU tentang Ketenagakerjaan, dimana sering kali pebisnis wajib harus membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam tahap tempo masih berjalan.

Gubernur memiliki hak menolak dan menyetujui penangguhan itu serta membuatkan Surat Keputusan (SK) khusus kepada perusahaan yang terkait hal itu. PT. yang sudah mendapat penangguhan harus mengikuti besaran yang sudah ditentukan pada SK mengenai perihal membayar upah setiap bulan. Pengingkaran tentang pembayaran UMP serta UMK akan dapat hukuman tertentu dari pemerintah.

UMK, UMR dan UMP Diputuskan Berdasarkan Hal Ini

Pembeda dari UMP, UMR, dan UMK mempunyai perbandingan yang pokok pada penetapannya. Pertumbuhan ekonomi pada suatu kota dan hasil kinerja menjadi acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dibuat penentu penetapan UMP. Faktor kebutuhan hidup layak sering digunakan sebagai dasar ketentuan Upah minimum, di mana diukur menurut kebutuhan hidup pekerja untuk memenuhi kebutuhan utama yang meliputi keperluan akan makanan 2100 kkal setiap hari, hunian, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Kebutuhan fisik minimum (KFM) dahulu menjadi penentu penetapan UMP. Selanjudnya terjadi perubahan penghitungan yang didasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM). Lalu perubahan itu sangat besar dari buruh yang beranggapan, timbul implikasi di minimnya kemampuan beli serta kesejahteraan masyarakat terutama untuk pekerja tingkat bawah.Dengan beberapa pendekatan serta pengertian langsung kepada pekerja, penetapan upah minimum menurut KHM bisa di jalankan dan juga diterima pihak karyawan dan juga pengusaha.

Waktu Dilaksanakannya UMK, UMR dan UMP

Yang membedakan UMR, UMK dan UMP juga pada saat penetapan. UMP mulai ditetapkan serta dihimbaukan oleh gubernur secara bersamaan setiap tanggal 1 November. Dan peresmian UMK diresmikan menurut rekomendasi bupati/ wali kota dan saran Dewan Pengupahan Provinsi. UMK juga ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November selesai penetapan UMP dengan nominal yang lebih besar dari UMO. {UMP yang selesai disahkan mulai dijalankan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun selanjudnya serta direvisi kembali setiap tahunnya. UMP tersebut diawasi oleh ketetapan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang penggajian yang diresmikan oleh Presiden.

Bilamana UMP, UMR dan UMK Tidak Dijalankan

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan, Tata tertib Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, maupun yang berlaku, apakah UMP serta UMK. Bisa dibilang, memahami perihal artian di atas terlihat jika lingkup keberlakuan ketentuan UMK akan menjadi lebih khusus dibandingkan UMP.

Seluruh kabupaten serta kota di sebuah provinsi diwajibkan menerapkan ketetapan tetang UMP yang dijalankan, mengenai masalah pada kabupaten-kabupaten ataupun kota-kota di provinsi itu belum ada ketetapan tentang UMK masing-masing kabupaten atau Kota. Hal ini dapat dilihat dari dbuatnya ketetapan perihal pantangan bagi pengusaha menyerahkan upah dibawah UMK dalam peraturan atau keputusan gubernur di masing-masing daerah.

Pelanggaran Penetapan UMP serta UMK Akan Mendapat Sanksi

Apabila karyawan tidak mendapatkan upah bulanan seperti ketentuan pemerintah daerah, kemudian pegawai berhak menempuh jalur hukum untuk menyudahi persolaan ini. Adapun tata cara penyelesaian diatur pada UU No 2 Tahun 2004 mengenai penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Ini dia langkah-langkah yang perlu dijalankan pada saat menuntut kriteria upah minimum bagi buruh:

Buruh bisa menyodorkan perundingan bipartit antara perwakilan Pegawai dengan pimpinan perusahaan. Perundingan ini bertujuan supaya memperoleh hasil yang maksimal bagi kedua belah pihak menggunakan musyawarah agar mencapai kesepakatan. Setelah melampaui tengat waktu 30 hari, apabila mufakat antara keduabelah pihak belum juga ada, berikutnya langkah berikutnya ialah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit ditempuh antara perwakilan pekerja dan pemilik perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai penengah. Agar terwujud langkah ini, maka pekerja harus membawa bukti-bukti asli dan melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sisipkan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dijalankan sebelumnya, akan tetapi belum ada kesepakatan yang dapat dihasilkan dengan baik.

Bilamana sesudah melaksanakan perundingan tripartit belum ada hasil yang bisa memuaskan kedua belah pihak, oleh sebab itu jalur peradilan boleh dilakukan. Salah satu pihak boleh menyodorkan problem ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial juga ranah hukum formal akan ditempuh dengan sidang di pengadilan. Itulah dia besaran upah UMR, UMK dan UMP di Bengkayang beserta informasi lengkap perihal masalah ketenaga kerjaan semoga bermanfaat. Terima kasih telah datang di  website: Mitra PJTKI Resmi, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE