Besaran Gaji UMK, UMR dan UMP di Bintan 2020

Besaran upah UMR, UMK dan UMP di Bintan kota ataupun kabupaten pengumuman update tahun 2020 sesuai dengan keputusan gubernur serta pemerintah provinsi. Per tahun 2020 faktanya gaji UMK di Bintan mengalami grow dari tahun sebelumnya, Bagi anda yang belum tahu simak penjelasan dari kami di pembahasan ini. Sebelum mencari lowongan kerja di kota Bintan, saran baiknya anda mengetahui perihal berapakah gaji UMR, UMK, UMP yang terdapat di Bintan serta kami sudah mereview secara utuh untuk anda.

Secara perannya ternyata UMR, UMK dan UMP mempunyai perbedaan. Namun banyak pekerja yang belum mengetahui mengenai masalah diatas. Sebagian dari pekerja beranggapan istilah tersebut memiliki persamaan padahal sangat jauh berbeda.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Bintan 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Bintan 2020 -(Kab.) Rp. 3.005.383
Kota/Kabupaten Bintan 2021
Kota/Kabupaten Bintan 2022
Kota/Kabupaten Bintan 2023
Kota/Kabupaten Bintan 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Lingga

Perbedaan UMR, UMK dan UMP di Bintan

Definisi serta patokan UMR, UMP dan UMK dibahas dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Gaji Minimal ialah standart yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan untuk gaji yang diterima oleh karyawan di suatu perusahaan yang dibagi dari gaji pokok setiap bulan yang didalamnya ada tunjangan tetap (pada umumnya berkaitan, akan tetapi tidak terbatas untuk, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lainnya) layaknya yang dijelaskan pada pembahasan dibawah.

UMR merupakan Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh gubernur untuk jaring pengaman dengan area wilayah provinsi. UMR dijadikan acuan disaat penetapan jumlah upah yang mana singkatan ini sering dikenal oleh masyarakat. UMK dan UMP adalah singkatan baru yang menggantikan UMR dan ini adalah makna baru dari menteri ketenagakerjaan terbaru

UMK ialah Upah Minimum Kota atau disebut juga Kabupaten yang meliputi satu wilayah kota dan juga kabupaten di provinsi tertentu. Standartnya berkaitan dengan otonomi daerah dan UMP dimana kota / kabupaten tersebut berlokasi. UMP yakni Upah Minimum Provinsi yakni istilah baru pengganti UMR. Jangkauan areanya merupakan semua area di sebuah provinsi baik itu kota atau kabupaten.

UMR Saat Ini Diganti Dengan UMK dan UMP

Setiap tahun UMR dijalankan serta ditentukan melalui step yang tidak cepat. Pada Mulanya Perwakilan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) yang beranggotakan dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha yang mengadakan rapat. Kemudian mereka membentuk tum survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

Apabila sudah mendapatkan hasil survei di semua kota di dalam provinsi yang dikira mewakili hasil kemudian didapatkan angka Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang biasa disebut menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan KHL, DPD juga memberikan masukan upah minimum regional (UMR) pada gubernur untuk diresmikan.

Komponen kebutuhan hidup layak dipakai untuk dasar pengambilan kebijakan upah minimum berasaskan kebutuhan hidup karyawan lajang. Yang terbaru, istilah UMR sudah tidak lagi dipakai, biarpun begitu telah diganti menjadi UMP dan UMK. Biarpun begitu sering kali hampir semua tenaga kerja menganggap upah minimum yang digajikan pabrik mereka tetap menyebut UMR.

Sebutan UMR sudah diganti menjadi UMK dan juga UMP. Sebutan UMR sudah dipakai sejak dirilisnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Kebijakan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 mengenai Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Bunyi ketetapan diatas ada pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang memberitahukan bahwa Sebutan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diganti jadi “Upah Minimum Provinsi”, Singkatan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diganti Jadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Mulai dari itulah UMR ddirubah dengan istilah UMP serta UMK.

Dari pembahasan diatas, upah minimum masih dapat dikelompokkan lagi jadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya berdasarkan sektor serta bidang usaha yang digarap dari salah satu badan usaha, misal sektor otomotif, sektor bangunan dan pekerjaan umum, bidang sumber daya serta perindustrian, dan lain sebagainya.

UMP dan UMK bisa dilihat dan dicari lebih mudah disebabkan pada dasarnya ditentukan dari aturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi tersebut bisa diakses di situs resmi ketenagakerjaan pemerintah dan melalui penjelasan lisan pada badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. mengenai penetapannya UMP selalu lebih rendah dibandingkan UMK karena menyinkronkan untuk kebutuhan serta progres ekonomi di tiap kota/kabupaten. Namun UMK terendah di sebuah provinsi sering kali sama dengan total UMP yang sudah ditentukan.

Walau demikian, tidak menutup kemungkinan sebuah badan usaha tak dapat menggaji pekerja seperti standarisasi yang telah ditetapkan. Pada kasus ini, pemilik badan usaha dapat mengajukan penundaan kepada Gubernur provinsi yang mana perusahaan itu berpusat. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 90 UU perihal Ketenagakerjaan, yang mana biasaya pengusaha tetap harus membayarkan upah pekerja sepadan dengan ketetapan pemerintah ketika proses penangguhan masih berjalan.

Gubernur berwenang menolak atau menyetujui penangguhan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi perusahaan yang terkait hal itu. PT. yang sudah mengajukkan penundaan harus mengikuti jumlah yang sudah ditetapkan pada SK mengenai hal membayar gaji bulanan. Pengingkaran tentang pembayaran UMP serta UMK akan dapat sanksi tersendiri dari pemerintah.

UMK, UMR dan UMP Diputuskan Berdasarkan Hal Ini

Beda dari UMP, UMR, dan UMK memiliki pembeda yang prinsipil pada pelaksanaannya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan produktifitas menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dibuat penentu ketetapan UMP. Unsur kebutuhan hidup layak biasanya digunakan menjadi dasar penentuan gaji minimum, di mana dinilai menurut kebutuhan hidup buruh dalam memenuhi keperluan pokok yang termasuk keperluan akan pangan 2100 kkal setiap hari, tempat tinggal, sandangan, pendidikan dan lain sebagainya.

Dahulu perhitungan UMP dihitung menurut pada keperluan fisik minimum (KFM). Dan kemudian kebutuhan hidup minimum (KHM) menjadi penentu besaran UMP. Lalu perubahan itu lumayan tinggi dari buruh yang beranggapan, timbul keterkaitan pada rendahnya kemampuan belanja serta kesejahteraan masyarakat terutama pada buruh level bawah.Dengan sekian banyak pendekatan dan juga pengertian langsung terhadap pekerja, penentuan gaji minimum menurut KHM bisa di jalankan dan juga didukung bersama oleh kelompok karyawan dan pengusaha.

Saat Dilaksanakannya UMK, UMR dan UMP

Ketidak samaan UMR, UMK dan UMP juga di saat diputuskan. Setiap tanggal 1 November gubernur menetapkan ketetapan UMP secara berbarengan. Sementara peresmian UMK ditentukan berdasarkan anjuran Dewan Pengupahan Provinsi dan pertimbangan bupati/ wali kota. Penetapan UMK dihimbaukan paling lambat tanggal 21 November oleh gubernur setelah peresmian UMP dengan nominal yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang sudah ditetapkan UMP sendiri diawasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden.

Bagaimana Jika Ada Yang Melanggar UMP, UMR dan UMK?

Di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tetang Ketenagakerjaan, Tata tertib Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 perihal pengupahan, maupun yang diterapkan, tentang UMP atau UMK. Bisa dibilang, menyimak tentang makna di yang disebutkan diatas bisa dibilang bila area keberlakuan ketentuan UMK dapat menjadi sangat spesifik dibandingkan UMP.

Ini berakibat ketentuan perihal UMP akan diterapkan bagi semua kabupaten maupun kota di sebuah provinsi, Untuk hal di kabupaten-kabupaten ataupun kota-kota pada provinsi tersebut tidak ada pengaturan perihal UMK di kabupaten maupun Kota. Perihal ini juga dapat dilihat dari adanya ketetapan perihal pantangan untuk pemilik usaha memberikan gaji dibawah UMK pada kaidah dan keputusan gubernur pada masing-masing wilayah.

Sanksi Mengenai Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK

Bilamana pekerja tidak diberikan upah bulanan sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian pegawai disarankan mengambil jalur hukum dalam merampungkan permasalahan yang terjadi. Berikut ini prosedur pencarian solusi dimuat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Berikut Step by step yang wajib diaplikasikan dalam memperjuangkan standard upah minimum bagi karyawan:

Perwakilan karyawan yang mewakili buruh bisa melakukan perundingan bipartit dengan perwakilan perusahaan. Perundingan tersebut bermaksud untuk memperoleh hasil yang maksimal untuk kedua pihak secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan. Sesudah menempuh tengat waktu 30 hari, apabila mufakat antara keduabelah pihak masih belum juga ada, maka upaya berikutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit ditempuh antara perwakilan pekerja dengan pemilik perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi perantara. Untuk mencapai langkah ini, maka pekerja wajib menampilkan bukti-bukti kongkrit serta melapor di Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Lampirkan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dijalankan sebelumnya, namun tidak ada kesepakatan yang bisa dihasilkan dengan baik.

Bilamana setelah melakukan perundingan tripartit belum ada dampak yang dapat memuaskan kedua belah pihak, oleh sebab itu jalan peradilan dapat ditempuh. Salah satu pihak bisa mengajukan problem ini di Pengadilan Hubungan Industrial serta ranah hukum formal akan dijalankan melalui sidang di pengadilan. Itulah dia besaran upah UMR, UMK dan UMP di Bintan beserta penjabaran lengkap perihal masalah ketenaga kerjaan semoga dapat mencerahkan anda. Terima kasih sudah berkunjung di  website: https://mitrapjtkiresmi.com/, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE