Besaran Upah UMR, UMK serta UMP di Grobogan 2020

Besaran gaji UMK, UMR serta UMP di Grobogan tahun 2020 untuk wilayah kabupaten maupun kota yang diresmikan oleh kebijakan gubernur serta persetujuan presiden RI. Mau mencari kerja di Grobogan akan tetapi masih belum tahu jumlah gaji UMK di Grobogan untuk tahun 2020? Sebelum mencari pekerjaan di wilayah Grobogan, alangkah baiknya anda memahami perihal berapa gaji UMR, UMK, UMP yang ada di Grobogan dan kami sudah merangkumnya secara utuh untuk anda.

Bisa jadi kepada anda yang telah lama berkarir pada perusahaan, Sebutan UMR, UMK dan UMP sudah tidak asing lagi di telinga. Namun mengertikah anda perihal ketiga makna yang disebutkan di atas? Jika anda belum mengetahu tentang ketiga perbedaan istilah tersebut, anda harus mengetahui karena secara fungsional ketiganya sangat berbeda.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Grobogan 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Grobogan 2020 -(Kab.) Rp. 1.830.000
Kota/Kabupaten Grobogan 2021
Kota/Kabupaten Grobogan 2022
Kota/Kabupaten Grobogan 2023
Kota/Kabupaten Grobogan 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Blora

Lalu Apa Itu UMR, UMK serta UMP di Grobogan

Penjelasan dan penetapan UMR, UMP dan UMK diaplikasikan di Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Gaji Minimal ialah standart yang diaplikasikan dari pemerintah sehubungan dengan gaji yang diterima untuk karyawan di sebuah badan usaha yang terdiri menurut gaji pokok bulanan termasuk tunjangan tetap (pada umumnya berhubungan, namun tidak terbatas untuk, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lainnya) seperti yang dibahas pada pembahasan dibawah.

UMR adalah Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. UMR sering menjadi acuan saat penentuan jumlah gaji hal ini membuat singkatan ini sangat dikenal oleh pekerja. Namun munculnya ketetapan kementrian ketenagakerjaan yang baru, istilah UMR sudah tidak digunakan lagi dan diganti oleh UMP dan UMK.

UMK merupakan upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diupahkan untuk buruh. Kadangkala UMK jumlahnya lebih besar dibandingkan UMP. Lalu apa yang dimaksud UMP, UMP adalah Upah Minimum Provinsi. UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Jangkauan areanya merupakan seluruh lokasi dalam satu provinsi entah itu kota atau kabupaten.

UMK dan UMP Singkatan Baru Pengganti UMK

UMR ditetapkan melalui step yang lumayan lama serta dijalankan setiap tahunnya. Langkah penetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Apabila telah mendapatkan hasil survei di seluruh kota di dalam provinsi yang dirasa mewakili kemudian didapati total Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang juga disebut sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai KHL, DPD juga memberikan usulan upah minimum regional (UMR) pada gubernur untuk diresmikan.

Unsur kebutuhan hidup layak digunakan menjadi dasar pengambilan kebijakan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup karyawan belum menikah. Saat ini, singkatan UMR sudah tidak lagi dipakai, akan tetapi telah diganti jadi istilah UMP serta UMK. Namun tetap saja mayoritas tenaga kerja menyebut upah minimum yang diberikan pabrik mereka ialah UMR.

Istilah UMR telah diganti menjadi UMK serta UMP. Istilah UMR telah dipakai disaat dirilisnya kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 mengenai Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Ketetapan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 tentang Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Pembahasan peraturan tersebut terdapat pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang mengumumkan perihal Singkatan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) dirubah jadi “Upah Minimum Provinsi”, Singkatan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) dirubah Menjadi Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Mulai dari itulah UMR ddirubah dengan singkatan UMP serta UMK.

Dari informasi diatas, upah minimum masih bisa dikelompokkan lagi jadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya menurut sektor dan bidang usaha yang dikerjakan oleh satu badan usaha, seperti sektor otomotif, sektor bangunan dan pekerjaan umum, bidang sumber daya serta perindustrian, dan lain – lain.

UMP serta UMK bisa dilihat serta dicari dengan gampang dikarenakan seringkali ditetapkan menurut aturan gubernur serta peraturan daerah (perda). Keterangan ini bisa dilihat di situs resmi ketenagakerjaan pemerintah ataupun lewat informasi langsung di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Meskipun dalam pengaplikasiannya UMP selalu lebih rendah dibandingkan UMK karena menyinkronkan dengan keperluan juga progres ekonomi di setiap kota/kabupaten. Akan tetapi UMK paling rendah di sebuah provinsi pada umumnya sama dengan nilai UMP yang telah diberlakukan.

Walau seperti itu, bisa jadi sebuah badan usaha tidak dapat menggaji karyawan seperti standarisasi yang sudah disetujui. Pada kasus ini, manajemen badan usaha bisa mengajukan tempo kepada Gubernur provinsi yang mana perusahaan tersebut berada. Hal ini diatur di Pasal 90 UU tentang Ketenagakerjaan, dimana sering kali pengusaha tetap harus menggaji upah karyawan sepadan dengan ketetapan pemerintah selama tahap penangguhan masih berlangsung.

Gubernur berwenang menolak dan menyetujui tempo tersebut serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi PT. yang terkait. pabrik yang sudah mendapat penangguhan wajib mengikuti nominal yang sudah ditetapkan di SK dalam perihal membayar gaji bulanan. Pengingkaran terhadap pembayaran UMP dan UMK akan mendapatkan hukuman tertentu dari pemerintah.

Dasar pelaksanaan UMK, UMR dan UMP

Beda dari UMP, UMR, dan UMK memiliki perbandingan yang fundamental pada ketentuannya. UMP ditetapkan berlandaskan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan kinerja serta pertumbuhan ekonomi. Komponen kebutuhan hidup layak biasa diterapkan sebagai standart penetapan gaji minimum, di mana dihitung menurut kebutuhan hidup buruh dalam memenuhi keperluan pokok yang termasuk kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, tempat tinggal, sandangan, pendidikan dan lain sebagainya.

Dahulu besaran UMP dihitung menurut pada keperluan fisik minimum (KFM). Dan selanjudnya keperluan hidup minimum (KHM) sebagai penentu besaran UMP. Lalu perubahan itu cukup tinggi dari karyawan yang beranggapan, terjadi keterkaitan di rendahnya kemampuan beli serta kesejahteraan masyarakat terutama pada buruh level menengah ke bawah.Bersama sekian banyak pendekatan dan juga pengertian langsung terhadap buruh, penentuan gaji minimum menurut KHM mampu di jalankan dan juga diterima kelompok karyawan dan pengusaha.

Saat Ditetapkannya UMK, UMR dan UMP

Ketidak samaan UMR, UMK dan UMP juga pada waktu pemutusan. UMP mulai diresmikan dan dihimbaukan oleh gubernur dengan berbarengan di tanggal 1 November. Dan penetapan UMK disahkan berdasarkan saran bupati/ wali kota dan saran Dewan Pengupahan Provinsi. Ketetapan UMK diumumkan paling lambat tanggal 21 November oleh gubernur setelah peresmian UMP dengan jumlah yang lebih besar dari UMO. {UMP yang selesai Pengkajian ulang UMP dilakukan setiap tahunnya dan UMP yang diresmikan akan dijalankan setiap tanggal 1 Januari. UMP sendiri diatur oleh ketetapan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai penggajian yang ditandatangani oleh Presiden.

Jika UMP, UMR dan UMK Tidak Dijalankan

Di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 perihal Ketenagakerjaan, Tata tertib Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 mengenai penggajian, maupun yang dilaksanakan, apakah UMP atau UMK. Ini berarti, melihat dari makna di atas terlihat jikalau lingkup pelaksanaan ketentuan UMK bisa menjadi sangat spesifik dibandingkan UMP.

Ini berakibat ketentuan tentang UMP kemudian diterapkan untuk seluruh kabupaten maupun kota di sebuah provinsi, mengenai masalah di kabupaten-kabupaten maupun kota-kota dalam provinsi itu tidak ada ketetapan mengenai UMK di kabupaten atau Kota. Masalah ini juga bisa terlihat dari adanya ketentuan tentang pantangan untuk pengusaha menyerahkan upah kurang dari UMK pada kebijakan dan keputusan gubernur pada masing-masing daerah.

Hukuman Tentang Pelanggaran Penetapan UMP serta UMK

Bilamana karyawan tidak diberikan gaji bulanan sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian karyawan disarankan mengambil ranah hukum untuk mengatasi permasalahan ini. Adapun langkah penyelesaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Ini dia Step by step yang wajib diaplikasikan dalam memperjuangkan kriteria upah minimum bagi buruh:

Buruh dapat mengajukan perundingan bipartit diantara perwakilan buruh dan pimpinan perusahaan. Perundingan ini bertujuan untuk mendapatkan dampak yang maksimal bagi kedua pihak menggunakan musyawarah agar mendapatkan kesepakatan. Setelah melewati tengat waktu 30 hari, bilamana mufakat antara keduabelah pihak tidak juga ada, maka upaya berikutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan ini ditempuh antara perwakilan pekerja dan pimpinan perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi mediator. Untuk terwujud tahap ini, maka buruh wajib membawa bukti-bukti kongkrit serta memberikan laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya. Lampirkan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dijalankan sebelumnya, akan tetapi tidak ada kesepakatan yang dapat dihasilkan secara baik.

Apabila setelah melakukan perundingan tripartit tidak ada dampak yang bisa disepakati kedua belah pihak, kemudian jalur peradilan akan ditempuh. Salah satu pihak bisa mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial juga ranah hukum formal akan ditempuh melalui sidang di pengadilan. Ulasan mengenai ketenaga kerjaan dan besaran gaji UMR, UMK dan UMP di Grobogan sudah kita ulas untuk anda, Semoga bisa membantu mengenal lebih dalam tentang dunia ketenaga kerjaan. Terima kasih sudah berkunjung di  website: Mitra PJTKI Resmi, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE