Besaran Upah UMK, UMR serta UMP di Kapuas Hulu 2020

Besaran upah UMR, UMK dan UMP di Kapuas Hulu kota ataupun kabupaten data terbaru tahun 2020 sesuai menurut ketetapan gubernur serta pemerintah provinsi. Mau melamar pekerjaan di Kapuas Hulu tapi masih belum tahu besaran gaji UMK di Kapuas Hulu pada tahun 2020? Sebelum mencari kerja di kota Kapuas Hulu, ada baiknya anda mengerti tentang berapakah gaji UMR, UMK, UMP yang berada di Kapuas Hulu serta kami mengumpulkan dan mereview secara utuh untuk anda.

Anda tentu saja acap kali mendengar istilah UMR, UMP serta UMK dan tentu saja istilah ini wajib dimengerti bagi anda yang saat ini sedang mencari kerja ataupun anda yang sudah bekerja pada perusahaan tertentu. Menurut anda apa yang membedakan dari UMR, UMP serta UMK?

Alasan yang paling sering dipakai sebagai acuan adalah UMR? Berikut ini ulasan mendalam mengenai perbedaan UMR, UMP dan UMK sehingga mampu menunjang supaya lebih mengerti standart gaji yang ideal dengan kemampuan juga keperluan hidup setiap harinya.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Kapuas Hulu 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Kapuas Hulu 2020 -(Kab.) Rp. 2.483.000
Kota/Kabupaten Kapuas Hulu 2021
Kota/Kabupaten Kapuas Hulu 2022
Kota/Kabupaten Kapuas Hulu 2023
Kota/Kabupaten Kapuas Hulu 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Bengkayang

Perbedaan UMR, UMK dan UMP di Kapuas Hulu

Penjabaran dan standart UMR, UMP serta UMK diatur di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Gaji Minimum adalah standart yang ditetapkan oleh pemerintah sehubungan dengan upah yang diterima untuk pekerja pada sebuah badan usaha yang dibagi menurut upah pokok bulanan yang didalamnya ada tunjangan tetap (biasanya berkaitan, akan tetapi tidak terbatas untuk, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan juga lain sebagainya) layaknya yang di ulas di bawah ini.

UMR ialah Upah Minimum Regional yang bisa diartikan suatu standart minimum yang dipakai semua pebisnis atau pelaku industri untuk pembayaran upah kepada pekerja, karyawan, dan buruh pada lingkup usaha atau kerjanya. UMR ditentukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 perihal Upah Minimum.

UMK adalah Upah Minimum Kota atau Kabupaten yang meliputi sebuah wilayah kota atau kabupaten tertentu. Standartnya berhubungan dengan otonomi daerah dan UMP dimana kota / kabupaten tersebut berada. UMP yakni Upah Minimum Provinsi sebagai pengganti UMR. Jangkauan wilayahnya adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi baik itu kota maupun kabupaten.

UMK serta UMP Istilah Baru Pengganti UMK

Setiap tahunnya UMR dikerjakan serta ditentukan dengan survey yang tidak cepat. Awalnya Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha yang mengadakan rapat. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Apabila telah mengandalkan survei pada seluruh kota di dalam provinsi yang dianggap mewakili barulah didapati total Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang biasa dikatakan sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan KHL, DPD juga mengusulkan upah minimum regional (UMR) di gubernur supaya diresmikan.

Komponen kebutuhan hidup layak digunakan menjadi dasar pengesahan upah minimum berlandaskan kebutuhan hidup buruh belum menikah. Kini, istilah UMR sudah tidak lagi digunakan, akan tetapi telah diganti dengan UMP dan UMK. Akan tetapi tetap saja hampir semua tenaga kerja menganggap upah minimum yang diupahkan perusahaan mereka tetap menyebut UMR.

Singkatan UMR telah diganti menjadi UMK dan UMP. Istilah UMR sudah diganti disaat dirilisnya kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 mengenai Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 perihal Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Bunyi peraturan yang disebutkan diatas ada di pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menjelaskan bahwa Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah dengan “Upah Minimum Provinsi”, Singkatan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diganti Jadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Sejak itulah UMR diganti dengan sebutan UMP serta UMK.

Dari pembahasan diatas, upah minimum masih dapat dikelompokkan kembali jadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) serta UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penetapannya menurut sektor serta bidang usaha yang dikerjakan dari sebuah badan usaha, misal bidang otomotif, sektor bangunan serta pekerjaan umum, sektor sumber daya serta perindustrian, dan lainnya.

UMP dan UMK bisa dilihat dan dicari lebih mudah sebab biasanya ditetapkan menurut peraturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi tersebut bisa dilihat di website resmi ketenagakerjaan pemerintah serta melalui informasi lisan di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. mengenai penentuannya UMP biasanya lebih rendah dari UMK karena menyepadankan dengan kebutuhan juga perubahan ekonomi pada setiap kota/kabupaten. Akan tetapi UMK paling rendah di suatu provinsi pada umumnya sama untuk total UMP yang telah ditetapkan.

Walau seperti itu, bisa saja suatu badan usaha tak bisa mengupah karyawan seperti standart yang telah ditetapkan. Pada kasus ini, pemilik badan usaha boleh mengajukan penangguhan ke Gubernur provinsi yang mana perusahaan tersebut berada. Hal ini diatur dalam Pasal 90 UU perihal Ketenagakerjaan, yang mana pada umumnya pengusaha wajib harus membayarkan upah karyawan sepadan dengan ketentuan pemerintah ketika tahap tempo masih berjalan.

Gubernur berhak menolak atau menyetujui penundaan tersebut serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus untuk perusahaan yang terkait hal itu. pabrik yang telah meminta penundaan harus menaati jumlah yang telah ditetapkan pada SK dalam perihal membayar gaji setiap bulan. Pelanggaran terhadap pembayaran UMP juga UMK akan menerima hukuman tertentu dari pemerintah.

Apa Dasar Perbedaan penetapan UMP, UMR dan UMK?

Beda dari UMP, UMR, dan UMK memiliki pembeda yang prinsipil pada pelaksanaannya. UMP disahkan berlandaskan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mengutamakan produktivitas dan peningkatan ekonomi. Unsur kebutuhan hidup layak sering digunakan untuk standart ketentuan gaji minimum, di mana dinilai berdasarkan kebutuhan hidup karyawan untuk memenuhi keperluan mendasar yang mencakup kebutuhan akan makanan 2100 kkal per hari, hunian, pakaian, pendidikan dan lainnya.

Kebutuhan fisik minimum (KFM) dahulu dibuat penentu penetapan UMP. Lalu ada perubahan penghitungan yang bersumber pada kebutuhan hidup minimum (KHM). Kemudian perubahan itu lumayan tinggi dari buruh yang beranggapan, terbentuk keterkaitan di turunnya daya beli serta kesejahteraan masyarakat terutama pada buruh tingkat menengah.Bersama beberapa pendekatan dan juga pengertian langsung terhadap karyawan, penghitungan gaji minimum menurut KHM bisa berjalan serta didukung bersama oleh pihak karyawan dan juga pengusaha.

Saat Dilaksanakannya UMK, UMR dan UMP

Yang membedakan UMR, UMK dan UMP juga pada waktu penetapan. Setiap tanggal 1 November gubernur mengumumkan penetapan UMP dengan serentak. Sementara peresmian UMK ditentukan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan pertimbangan bupati/ wali kota. Peresmian UMK dihimbaukan paling lambat tanggal 21 November oleh gubernur setelah ketetapan UMP dengan jumlah yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang usai ditentukan UMP sendiri diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden.

Apa Yang Terjadi Jika Ada Yang Melanggar UMP, UMR dan UMK?

Pada UU No 13 Tahun 2013 tetang Ketenagakerjaan, Aturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 perihal penggajian, maupun yang berlaku, apakah UMP atau UMK. Ini berarti, menyimak tentang makna di yang disebutkan diatas bisa diartikan bila lingkup keberlakuan ketentuan UMK akan menjadi lebih khusus dibandingkan UMP.

Sehingga ketetapan tentang UMP akan dijalankan untuk seluruh kabupaten dan juga kota di sebuah provinsi, Untuk hal pada kabupaten-kabupaten atau kota-kota dalam provinsi itu tidak ada ketetapan tentang UMK di kabupaten atau Kota. Masalah ini dapat terlihat dari adanya ketetapan perihal pantangan bagi pengusaha memberikan gaji kurang dari UMK pada peraturan dan ketetapan gubernur pada masing-masing wilayah.

Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK Akan Mendapat Hukuman

Apabila buruh tidak diberikan upah bulanan seperti ketentuan pemerintah daerah, lalu buruh di ijinkan menempuh ranah hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Berikut ini prosedur penyelesaian dimuat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 perihal penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Berikut ini Step by step yang wajib dilakukan dalam memperjuangkan kriteria gaji minimum untuk buruh:

Perwakilan karyawan yang mewakili buruh dapat menjalankan perundingan bipartit bersama perwakilan perusahaan. Perundingan tersebut bertujuan supaya mendapatkan hasil yang terbaik untuk kedua pihak dengan musyawarah supaya mencapai kesepakatan. Sesudah melampaui tengat waktu 30 hari, jikalau kesepakatan antara keduabelah pihak tidak juga terjadi, berikutnya langkah berikutnya ialah perundingan tripartit.

Perundingan ini ditempuh antara perwakilan karyawan dan perwakilan perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator. Supaya terwujud langkah ini, maka pegawai harus membawa bukti-bukti nyata dan melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya. Sisipkan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dilakukan sebelumnya, akan tetapi tidak ada kesepakatan yang bisa dihasilkan dengan baik.

Apabila setelah menjalankan perundingan tripartit belum ada hasil yang bisa dijalankan kedua belah pihak, kemudian jalan peradilan akan dilakukan. Salah satu pihak boleh mengajukan problem ini di Pengadilan Hubungan Industrial serta ranah hukum formal akan ditempuh dengan sidang di pengadilan. Demikianlah besaran upah UMR, UMK serta UMP di Kapuas Hulu beserta penjabaran lengkap perihal masalah ketenaga kerjaan semoga dapat mencerahkan anda. Terima kasih telah membaca di  website: Lowongan Pekerjaan, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE