Update Gaji UMR, UMK serta UMP di Kota Tangerang Selatan 2020

Besaran gaji UMK, UMR serta UMP di Kota Tangerang Selatan tahun 2020 untuk wilayah kabupaten maupun kota yang diputuskan oleh ketetapan gubernur dan persetujuan presiden RI. Berapa gaji UMK di Kota Tangerang Selatan bulan ini? Faktanya banyak orang yang tidak mengetahui tentang berapa gaji UMK yang ada di kota ini. Kami sudah merangkumnya secara menyeluruh untuk anda berapakah upah minimimum kerja UMR, UMK, UMP yang didapat di kota serta kabupaten Kota Tangerang Selatan supaya anda mengerti sebelum mencari kerja di daerah ini.

Anda tentu saja sering kali mendengar arti UMR, UMP dan UMK dan pastinya istilah ini harus dimengerti untuk anda yang saat ini melamar kerja maupun anda yang telah menjadi karyawan pada PT. tertentu. Menurut anda apa perbedaan dari UMR, UMP dan UMK?

Alasan yang sangat umum digunakan sebagai referensi ialah UMR? Berikut penjelasan mendalam mengenai yang membedakan UMR, UMP serta UMK sehingga mampu membantu agar semakin tahu standart gaji yang sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan hidup setiap hari.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Kota Tangerang Selatan 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota Tangerang Selatan 2020 – Rp.4.168.268,62
Kota Tangerang Selatan 2021
Kota Tangerang Selatan 2022
Kota Tangerang Selatan 2023
Kota Tangerang Selatan 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Bantul

Lalu Apa Yang Dimaksud UMR, UMK serta UMP di Kota Tangerang Selatan

Arti dan patokan UMR, UMP dan UMK dibahas di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Upah Minimal merupakan standart yang dibahas oleh pemerintah terkait untuk gaji yang diterima untuk pegawai di suatu perusahaan yang terdiri menurut gaji pokok setiap bulan termasuk tunjangan tetap (pada umumnya mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan juga lain sebagainya) layaknya yang di ulas di bawah ini.

UMR singkatan dari Upah Minimum Regional yang menurut arti sebuah standart minimum yang dipergunakan semua pebisnis atau pelaku industri untuk sistem penggajian upah untuk pegawai, karyawan, dan buruh di dalam lingkup usaha dan kerjanya. Upah minimum atau disebut UMR sudah ditetapkan melalui Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989.

UMK ialah Upah Minimum Kota atau Kabupaten yang berkaitan dengan satu wilayah kota atau juga kabupaten di daerah tertentu. Ketetapannya dipengaruhi oleh otonomi daerah serta UMP yang mana kota / kabupaten tersebut berlokasi. UMP sering disebut Upah Minimum Provinsi merupakan upah minimum yang diterapkan pada sebuah provinsi. Bila di dalam suatu kabupaten serta kita sudah punya ketetapan tentang UMK yang jumlahnya wajib lebih tinggi dari UMP maka yang berlaku adalah standart tentang UMK.

UMR Kini Diganti Dengan UMK serta UMP

Setiap tahunnya UMR diproses serta ditentukan dengan survey yang tidak cepat. Proses penetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Setelah mendapatkan hasil survei pada beberapa kota di provinsi tersebut yang dirasa mewakili hasil selanjudnya diperoleh total Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang sering dikatakan sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) menurut KHL, DPD juga memberikan masukan upah minimum regional (UMR) di gubernur untuk diresmikan.

Elemen kebutuhan hidup layak dipakai untuk dasar pengesahan upah minimum menurut kebutuhan hidup karyawan lajang. Saat ini, kata UMR sudah tidak lagi dipakai, akan tetapi telah diganti jadi istilah UMP dan UMK. Namun sering kali mayoritas tenaga kerja menyebut upah minimum yang digajikan kantor mereka adalah UMR.

Sebutan UMR telah diganti dengan UMK serta UMP. Sebutan UMR sudah digunakan sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Peralihan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Kebijakan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 perihal Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Bunyi kebijakan tersebut ada di pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang mengumumkan perihal Singkatan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) dirubah jadi “Upah Minimum Provinsi”, Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Jadi Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Mulai dari itulah UMR ddirubah dengan singkatan UMP serta UMK.

Dari penjelasan tersebut, upah minimum masih bisa dipilah lagi menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) serta UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penetapannya berdasarkan sektor dan bidang usaha yang dikerjakan oleh satu badan usaha, contoh sektor otomotif, bidang bangunan dan pekerjaan umum, sektor sumber daya serta perindustrian, dan lain – lain.

UMP dan UMK mampu dilihat serta dicari sangat mudah karena pada umumnya ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Keterangan tersebut dapat dilihat di situs resmi ketenagakerjaan pemerintah dan juga melalui penjelasan langsung di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Meskipun dalam pengaplikasiannya UMP biasanya lebih rendah dibandingkan UMK sebab menyelaraskan untuk kebutuhan serta perkembangan ekonomi pada setiap kota/kabupaten. Namun UMK terendah pada sebuah provinsi pada umumnya sama dengan nilai UMP yang telah ditentukan.

Meski seperti itu, tidak menutup kemungkinan suatu badan usaha tidak bisa menggaji karyawan menurut standart yang sudah disetujui. Pada kasus ini, pengusaha badan usaha boleh mengajukan penangguhan ke Gubernur provinsi dimana perusahaan tersebut berpusat. Kebijakan ini ditetapkan pada Pasal 90 UU perihal Ketenagakerjaan, yang mana biasaya pebisnis wajib harus menggaji upah karyawan sebanding dengan kebijakan pemerintah dalam tahap tempo masih berjalan.

Gubernur berhak menolak atau menyetujui penundaan itu serta membuatkan Surat Keputusan (SK) khusus untuk perusahaan yang bersangkutan. PT. yang telah mengajukkan tempo wajib mengikuti jumlah yang telah ditentukan pada SK mengenai hal membayar upah bulanan. Pengingkaran terhadap pembayaran UMP juga UMK akan mendapatkan hukuman tersendiri dari pemerintah.

Apa Dasar Perbedaan pelaksanaan UMP, UMR dan UMK?

Pembeda dari UMP, UMR, dan UMK mempunyai perbedaan yang prinsipil pada penetapannya. UMP ditetapkan menurut pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Bagian kebutuhan hidup layak seringkali digunakan sebagai dasar penentuan gaji minimum, di mana dinilai berdasarkan kebutuhan hidup karyawan dalam mencukupi kebutuhan utama yang termasuk kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, hunian, pakaian, pendidikan dan lainnya.

Dulunya penentuan UMP dihitung berdasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM). Dan selanjudnya kebutuhan hidup minimum (KHM) sebagai penentu penentuan UMP. Selanjudnya perubahan itu cukup besar dari buruh yang berfikir, terjadi implikasi di turunnya kemampuan belanja dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja level bawah.Dengan beberapa pendekatan serta pengertian langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM bisa berjalan dan didukung bersama oleh pihak pekerja serta pengusaha.

Penetapan UMK, UMR dan UMP

Perbedaan UMR, UMK dan UMP juga di saat penetapan. UMP mulai diresmikan dan diumumkan oleh gubernur secara berbarengan pada tanggal 1 November. Selanjudnya penetapan UMK ditentukan berdasarkan anjuran bupati/ wali kota dan anjuran Dewan Pengupahan Provinsi. Peresmian UMK dihimbaukan paling lambat tanggal 21 November oleh gubernur setelah peresmian UMP dengan nominal yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang telah Peninjauan UMP dilakukan setiap tahunnya serta UMP yang diresmikan akan diberlakukan setiap tanggal 1 Januari. UMP tersebut diawasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 perihal penggajian yang diketahui oleh Presiden.

Jikalau UMP, UMR dan UMK Dilanggar

Pada UU Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pembayaran gaji, maupun yang berlaku, tentang UMP dan UMK. Bisa dibilang, melihat dari makna di yang disebutkan diatas bisa diartikan jikalau lingkup keberlakuan ketentuan UMK akan menjadi sangat spesifik dari UMP.

Semua kabupaten dan kota pada sebuah provinsi diwajibkan melaksanakan ketentuan perihal UMP yang berlaku, Untuk hal di kabupaten-kabupaten atau kota-kota pada provinsi itu belum ada pengaturan tentang UMK di kabupaten maupun Kota. Hal ini dapat terlihat dari dbuatnya ketetapan mengenai larangan bagi pengusaha memberikan upah kurang dari UMK pada kaidah dan keputusan gubernur di masing-masing wilayah.

Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK Akan Mendapat Hukuman

Apabila buruh tidak diberikan gaji bulanan sesuai ketetapan pemerintah daerah, maka pekerja disarankan mengambil jalur hukum dalam menyudahi permasalahan yang terjadi. Beginilah langkah pencarian solusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 perihal penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Ini dia tata cara yang wajib diaplikasikan di dalam menuntut kriteria gaji minimum bagi karyawan:

Karyawan bisa mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan buruh serta pimpinan perusahaan. Perundingan ini bermaksud untuk memperoleh hasil yang terbaik bagi kedua pihak menggunakan musyawarah agar mendapatkan mufakat. Sesudah melampaui tengat waktu 30 hari, bilamana kesepakatan antara keduabelah pihak tidak juga terwujud, berikutnya upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan ini dilakukan antara perwakilan pekerja dan pimpinan perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai perantara. Untuk terwujud tahap ini, maka pekerja wajib memperlihatkan bukti-bukti asli dan melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sisipkan juga bukti bahwasannya perundingan bipartit sudah dijalankan sebelumnya, akan tetapi belum ada kesepakatan yang bisa dihasilkan dengan baik.

Apabila sesudah melakukan perundingan tripartit belum ada dampak yang bisa memuaskan kedua belah pihak, maka jalur peradilan akan ditempuh. Salah satu pihak boleh menyodorkan masalah ini di Pengadilan Hubungan Industrial serta jalur hukum formal bisa ditempuh dengan sidang di pengadilan. Review tentang ketenaga kerjaan dan besaran gaji UMR, UMK dan UMP di Kota Tangerang Selatan telah kami ulas untuk anda, Semoga dapat membantu mengenal lebih dalam tentang masalah ketenaga kerjaan. Terima kasih telah datang di  website: Informasi Lowongan Kerja, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE