Update Upah UMR, UMK serta UMP di Kupang 2020

Besaran gaji UMK, UMR serta UMP di Kupang tahun 2020 untuk area kabupaten ataupun kota yang diresmikan oleh ketetapan gubernur dan persetujuan presiden RI. Berapa gaji UMK di Kupang saat ini? Nyatanya ada beberapa yang belum mengerti perihal besaran gaji UMK yang terdapat di kota Kupang. Jumlah gaji UMR, UMK dan UMP di Kupang adalah sebuah alasan penting penilaian untuk anda mencari kerja di kota ini dan wajib untuk anda ketahui.

Untuk seluruh karyawan sudah sangat mengerti dengan istilah UMR, UMK, dan UMP. Namun menurut fungsinya banyak tenaga kerja tidak mengetahui yang disebut UMR, UMK, dan UMP dan apa perbedaannya. Jikalau ditelisik lebih spesifik, Ternyata ketiga istilah singkatan diatas sangatalah berbeda arti.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Kupang 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Kupang 2020 -(Kota) Rp 2.007.500
Kota/Kabupaten Kupang 2021
Kota/Kabupaten Kupang 2022
Kota/Kabupaten Kupang 2023
Kota/Kabupaten Kupang 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Sambas

Ulasan Perihal UMR, UMP dan UMK di Kupang

Definisi dan penetapan UMR, UMP dan UMK dibahas di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Upah Minimum ialah standart yang diaplikasikan dari pemerintah sehubungan dengan gaji yang didapat oleh pegawai pada suatu badan usaha yang dibagi dari gaji pokok setiap bulan termasuk tunjangan tetap (biasanya meliputi, namun tidak mutlak untuk, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lainnya) seperti yang di ulas di bawah ini.

Saat menstandarisasi penggajian pekerja, seluruh pebisnis serta pelaku industri mempunyai patokan UMR yakni Upah Minimum Regional yang digunakan penentu tinggi upah pegawai dalam tempat kerja mereka. Upah minimum atau UMR sudah diatur dalam Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989.

UMK ialah upah minimum kota atau kabupaten yang seringkali digajikan kepada buruh. Kadangkala UMK jumlahnya lebih tinggi dibandingkan UMP. Lalu apa itu UMP, UMP merupakan Upah Minimum Provinsi. UMP yaitu Upah Minimum Provinsi sebagai pengganti UMR. Cakupan areanya merupakan semua area dalam sebuah provinsi entah itu kota atau kabupaten.

UMK serta UMP Istilah Baru Pengganti UMK

UMR ditentukan dengan step yang lumayan lama serta dilakukan setiap tahunnya. Langkah penetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Kemudian mereka membentuk tum survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

Setelah mendapatkan hasil survei pada seluruh kota di provinsi tersebut yang dianggap mewakili sampel kemudian diperoleh jumlah Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang biasa disebut menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Berdasarkan KHL, DPD juga mengusulkan upah minimum regional (UMR) di gubernur untuk disahkan.

Elemen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai bagian penting penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja belum menikah. Kini, istilah UMR sudah tidak digunakan, namun sudah diganti jadi istilah UMP dan UMK. Biarpun begitu sering kali hampir semua buruh menganggap upah minimum yang diberikan pabrik mereka ialah UMR.

Istilah UMR telah diganti dengan UMK serta UMP. Singkatan UMR sudah digunakan semenjak dirilisnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Ketetapan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 tentang Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Bunyi kebijakan diatas terdapat pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang mengumumkan bahwa Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) dirubah dengan “Upah Minimum Provinsi”, Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Menjadi Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Mulai itu UMR ddirubah dengan singkatan UMP serta UMK.

Dari ulasan diatas, upah minimum masih bisa dibagi lagi menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) serta UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya berdasarkan sektor dan bidang usaha yang dikerjakan oleh sebuah badan usaha, contoh sektor otomotif, bidang bangunan dan pekerjaan umum, bidang sumber daya serta perindustrian, dan lain – lain.

UMP dan UMK mampu dilihat serta dicari sangat mudah dikarenakan biasanya ditentukan dari kebijakan gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi tersebut dapat diakses di web resmi ketenagakerjaan pemerintah ataupun lewat penjelasan langsung di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Adapun dalam pengaplikasiannya UMP biasanya lebih rendah dibanding UMK sebab menyesuaikan untuk keperluan juga perubahan ekonomi di setiap kota/kabupaten. Namun UMK paling bawah dalam sebuah provinsi pada umumnya sama untuk total UMP yang telah diberlakukan.

Walau seperti itu, bisa jadi suatu badan usaha tak mampu mengupah pekerja seperti standart yang telah ditetapkan. Di kasus ini, pemilik badan usaha bisa mengajukan tempo kepada Gubernur provinsi dimana perusahaan tersebut berpusat. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 90 UU tentang Ketenagakerjaan, dimana pada umumnya pebisnis wajib harus membayarkan upah pekerja sepadan dengan ketentuan pemerintah selama tahap tempo masih berjalan.

Gubernur berhak menolak dan menyetujui penundaan itu dan membuatkan Surat Keputusan (SK) khusus kepada pabrik yang terkait hal itu. perusahaan yang telah meminta penundaan wajib menaati jumlah yang telah ditentukan di SK mengenai perihal membayar upah setiap bulan. Pengingkaran tentang pembayaran UMP dan UMK akan dapat penalti tersendiri dari pemerintah.

Dasar penetapan UMK, UMR dan UMP

keputusannya dari UMK, UMP dan UMR memiliki perbedaan yang mendasar. UMP ditetapkan menurut pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan peningkatan ekonomi. Faktor kebutuhan hidup layak umumnya digunakan untuk dasar penentuan Upah minimum, yang mana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup buruh dalam mencukupi keperluan mendasar yang termasuk kebutuhan akan gizi 2100 kkal setiap hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan lainnya.

Dahulu besaran UMP diukur berdasarkan pada keperluan fisik minimum (KFM). Lalu ada perubahan penghitungan yang bersumber pada kebutuhan hidup minimum (KHM). Lalu perubahan itu cukup besar dari karyawan yang berfikir, terbentuk keterkaitan di turunnya kemampuan belanja serta kesejahteraan masyarakat terutama untuk buruh level bawah.Dengan sekian banyak pendekatan dan pengertian langsung terhadap pekerja, penentuan upah minimum berdasarkan KHM dapat berjalan dan didukung bersama oleh golongan pekerja dan pebisnis.

Waktu UMR, UMK dan UMP Ditetapkan

Ketidak samaan UMR, UMK dan UMP juga pada waktu dijalankan. Setiap tanggal 1 November gubernur mengumumkan ketetapan UMP secara bersamaan. Sementara penetapan UMK ditentukan atas anjuran Dewan Pengupahan Provinsi dan saran bupatiatau wali kota. UMK juga disahkan dan diumumkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November setelah ketetapan UMP dengan besaran yang lebih besar dari UMO. {UMP yang usai ditentukan UMP sendiri diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 perihal penggajian yang diketahui oleh Presiden.

Apa Yang Terjadi Jikalau Ada Yang Melanggar UMP, UMR dan UMK?

Pada UU Nomor 13 Tahun 2013 tetang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 mengenai pengupahan, maupun yang dilaksanakan, seperti UMP dan UMK. Ini berarti, melihat dari pengertian di yang disebutkan diatas terlihat bila area penerapan ketentuan UMK akan menjadi lebih spesifik dibandingkan UMP.

Seluruh kabupaten juga kota pada sebuah provinsi harus melaksanakan ketetapan tetang UMP yang dilaksanakan, Untuk hal di kabupaten-kabupaten maupun kota-kota pada provinsi itu tidak ada ketetapan tentang UMK di kabupaten maupun Kota. Hal ini dapat terlihat dari dbuatnya ketetapan perihal batasan untuk pengusaha memberikan gaji dibawah UMK pada kaidah dan keputusan gubernur di masing-masing wilayah.

Pelanggaran Penetapan UMP serta UMK Akan Mendapat Sanksi

Apabila karyawan tidak diberikan upah bulanan sesuai ketetapan pemda, kemudian karyawan berhak menempuh ranah hukum dalam menyudahi permasalahan yang terjadi. Adapun langkah penyelesaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Ini dia tata cara yang perlu dijalankan dalam menuntut standard upah minimum oleh pegawai:

Perwakilan karyawan yang mewakili Pegawai bisa melakukan perundingan bipartit bersama perwakilan perusahaan. Perundingan ini bermaksud agar mendapatkan dampak yang optimal bagi kedua pihak secara musyawarah supaya mendapatkan kesepakatan. Sehabis menempuh tengat waktu 30 hari, jikalau kesepakatan antara keduabelah pihak tidak juga ada, kemudian langkah selanjutnya ialah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit dilakukan antara perwakilan pekerja dengan perwakilan perusahaan dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi perantara. Untuk terwujud langkah ini, maka pekerja perlu membawa bukti-bukti asli dan melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sertakan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dilakukan sebelumnya, namun tidak ada kesepakatan yang dapat dihasilkan secara baik.

Bilamana sesudah melakukan perundingan tripartit belum ada hasil yang bisa dijalankan kedua belah pihak, oleh sebab itu jalan peradilan boleh dilakukan. Salah satu pihak bisa mengajukan problem ini di Pengadilan Hubungan Industrial juga jalur hukum formal akan ditempuh dengan sidang di pengadilan. Ulasan tentang ketenaga kerjaan dan besaran upah UMR, UMK dan UMP di Kupang telah kami rangkum untuk anda, Semoga bisa membantu memahami tentang masalah ketenaga kerjaan. Terima kasih sudah berkunjung di  website: Mitrapjtkiresmi.com, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE