Update Gaji UMR, UMK serta UMP di Lampung Selatan 2020

Besaran gaji UMK, UMR dan UMP di Lampung Selatan tahun 2020 untuk wilayah kabupaten maupun kota yang diresmikan oleh kebijakan gubernur dan persetujuan presiden RI. Berapakah gaji UMK di Lampung Selatan bulan ini? Nyatanya banyak orang yang belum mengetahui tentang besaran gaji UMK yang terdapat di kota ini. Kami sudah mereview secara utuh untuk anda berapa upah minimimum kerja UMR, UMK, UMP yang ada di kota juga kabupaten Lampung Selatan agar supaya anda mengerti sebelum mencari pekerjaan di daerah Lampung Selatan.

Menurut fungsionalnya nyatanya UMR, UMK dan UMP punya perbedaan. Akan tetapi seringkali tenaga kerja yang belum tahu mengenai hal diatas. Banyak dari pekerja memahami tiga singkatan yang telah disebutkan tersebut sama padahal jauh berbeda.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Lampung Selatan 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Lampung Selatan 2020 -(Kab.) Rp. 2.567.168
Kota/Kabupaten Lampung Selatan 2021
Kota/Kabupaten Lampung Selatan 2022
Kota/Kabupaten Lampung Selatan 2023
Kota/Kabupaten Lampung Selatan 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Lampung Tengah

Simak Perbedaan UMR, UMK dan UMP di Lampung Selatan

Penjelasan serta standart UMR, UMP serta UMK dibahas dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Gaji Minimal adalah standart yang ditetapkan oleh pemerintah terkait untuk gaji yang didapat oleh pekerja pada suatu badan usaha yang dibagi menurut gaji pokok bulanan termasuk tunjangan tetap (biasanya berkaitan, tetapi tidak mutlak untuk, uang makan, uang bensin, tunjangan kesehatan, asuransi dan juga lainnya) seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Upah Minimum Regional ialaha kepanjangan dari UMR yang mana ini merupakan suatu standart yang dipakai oleh pelaku industri serta pengusaha sebagai acuan proses penggajian kepada pekerja ataupun buruh di lingkungan kerja. Upah minimum atau UMR telah ditentukan di Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989.

UMK adalah Upah Minimum Kota atau Kabupaten yang berkaitan dengan sebuah wilayah kota dan juga kabupaten di daerah tertentu. Ketetapannya dipengaruhi oleh otonomi daerah serta UMP dimana kota ataupun kabupaten itu berada. UMP adalah Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan wilayahnya adalah seluruh area pada sebuah provinsi baik kota ataupun kabupaten.

UMR Saat Ini Diganti Menjadi UMK dan UMP

UMR ditetapkan dengan step yang tidak cepat serta dilakukan setiap tahunnya. Langkah penetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Apabila telah mendapatkan hasil survei pada semua kota di dalam provinsi yang dianggap mewakili hasil kemudian didapatkan angka Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang biasa disebut sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai KHL, DPD juga memberikan masukan upah minimum regional (UMR) pada gubernur supaya diresmikan.

Komponen kebutuhan hidup layak digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan upah minimum berlandaskan keperluan hidup pekerja status lajang. Kini, istilah UMR sudah tidak dipakai, namun sudah diganti dengan UMP serta UMK. Akan tetapi tetap saja kebanyakan buruh menganggap upah minimum yang diberikan pabrik mereka ialah UMR.

Istilah UMR telah diganti dengan UMK dan UMP. Istilah UMR telah dipakai disaat terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 mengenai Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Isi kebijakan yang disebutkan diatas ada pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang memberitahukan tentang Singkatan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) dirubah dengan “Upah Minimum Provinsi”, Sebutan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diganti Menjadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Mulai itu UMR diganti dengan singkatan UMP serta UMK.

Dari ulasan diatas, upah minimum masih dapat dibagi kembali jadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) serta UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penetapannya berdasarkan sektor atau bidang usaha yang dikerjakan oleh sebuah badan usaha, contoh bidang otomotif, bidang bangunan dan pekerjaan umum, sektor sumber daya dan perindustrian, dan lain – lain.

UMP dan UMK dapat dilihat serta dicari lebih gampang dikarenakan pada umumnya ditetapkan menurut peraturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Info tersebut bisa dilihat di situs resmi ketenagakerjaan pemerintah ataupun lewat informasi langsung di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. tentang hal penentuannya UMP biasanya lebih rendah dibanding UMK disebabkan menyesuaikan dengan kebutuhan serta perubahan ekonomi pada setiap kota/kabupaten. Tetapi UMK paling rendah di sebuah provinsi pada umumnya sama untuk jumlah UMP yang telah ditentukan.

Walau demikian, tidak menutup kemungkinan sebuah badan usaha tak dapat menggaji pekerja seperti standart yang sudah disetujui. Pada kasus ini, pengusaha badan usaha bisa menyodorkan penangguhan ke Gubernur provinsi yang mana perusahaan tersebut berada. Masalah ini diatur di Pasal 90 UU tentang Ketenagakerjaan, dimana biasaya pengusaha wajib harus membayarkan upah karyawan sesuai dengan ketetapan pemerintah selama tahap tempo masih berlangsung.

Gubernur berwenang menolak dan menyetujui tempo itu dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi perusahaan yang bersangkutan. pabrik yang telah mengajukkan penangguhan harus menaati nominal yang telah ditetapkan pada SK mengenai perihal membayar upah setiap bulan. Pengingkaran terhadap pembayaran UMP serta UMK akan dapat sanksi tertentu dari pemerintah.

Dasar pelaksanaan UMK, UMR dan UMP

Pembeda dari UMP, UMR, dan UMK memiliki perbandingan yang esensial pada penetapannya. Pertumbuhan ekonomi di kota dan kabupaten dan produktifitas menjadi acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dibuat dasar penetapan UMP. Unsur kebutuhan hidup layak sering dipakai menjadi standart penetapan gaji minimum, di mana diukur berdasarkan kebutuhan hidup buruh untuk mencukupi kebutuhan mendasar yang mencakup kebutuhan akan makanan 2100 kkal per hari, hunian, sandangan, pendidikan dan sebagainya.

Kebutuhan fisik minimum (KFM) dahulu dipakai penentu perhitungan UMP. Dan kemudian keperluan hidup minimum (KHM) menjadi penentu penentuan UMP. Lalu perubahan itu lumayan besar dari buruh yang beranggapan, terbentuk implikasi pada turunnya kemampuan beli dan kesejahteraan masyarakat terutama untuk buruh tingkat menengah ke bawah.Bersama beberapa pendekatan dan pengertian langsung kepada buruh, penetapan upah minimum menurut KHM mampu berjalan serta diterima kelompok buruh dan juga pebisnis.

Saat Dilaksanakannya UMK, UMR dan UMP

Yang membedakan UMR, UMK dan UMP juga pada saat penetapan. UMP mulai disahkan dan diumumkan oleh gubernur secara berbarengan di tanggal 1 November. Dan peresmian UMK diresmikan berdasarkan pertimbangan bupati/ wali kota dan saran Dewan Pengupahan Provinsi. UMK juga ditentukan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November selesai ketetapan UMP dengan jumlah yang lebih besar dari UMO. {UMP yang usai Pengkajian ulang UMP dilakukan setiap tahunnya dan UMP yang ditentukan akan dijalankan setiap tanggal 1 Januari. UMP tersebut diawasi oleh ketetapan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 perihal pengupahan yang diketahui oleh Presiden.

Jika UMP, UMR dan UMK Tidak Dijalankan

Di Undang-undang No 13 Tahun 2013 tetang Ketenagakerjaan, Aturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 mengenai penggajian, ataupun yang dilaksanakan, perihal UMP dan UMK. Ini berarti, melihat perihal makna di atas bisa diartikan bilamana area keberlakuan ketentuan UMK bisa menjadi lebih khusus dibandingkan UMP.

Seluruh kabupaten serta kota di sebuah provinsi harus melaksanakan ketetapan perihal UMP yang dijalankan, Mengenai hal di kabupaten-kabupaten ataupun kota-kota dalam provinsi tersebut tidak ada pengaturan tentang UMK masing-masing kabupaten maupun Kota. Hal ini dapat terlihat dari dbuatnya ketetapan mengenai larangan bagi pemilik usaha menyerahkan upah kurang dari UMK dalam kaidah dan ketetapan gubernur di masing-masing kota.

Sanksi Tentang Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK

Bilamana pekerja tidak diberikan upah bulanan seperti ketentuan pemerintah daerah, kemudian karyawan disarankan mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan persolaan yang terjadi. Berikut ini prosedur penyelesaian dimuat pada Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Inilah Step by step yang harus dijalankan pada saat menuntut standard upah minimum bagi karyawan:

Karyawan dapat menyodorkan perundingan bipartit antara perwakilan Pegawai dan perwakilan perusahaan. Perundingan ini bermaksud agar mendapatkan dampak yang terbaik bagi kedua belah pihak menggunakan musyawarah supaya mencapai kesepakatan. Sesudah menempuh tengat waktu 30 hari, apabila mufakat antara keduabelah pihak tidak juga terjadi, berikutnya upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit dilakukan antara perwakilan karyawan dengan pemilik perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi mediator. Supaya terwujud tahap ini, maka pekerja wajib menampilkan bukti-bukti asli serta memberikan laporan di Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sertakan juga bukti bahwasannya perundingan bipartit telah dilakukan sebelumnya, tetapi tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai secara baik.

Bilamana setelah melakukan perundingan tripartit tidak ada hasil yang dapat disepakati kedua belah pihak, maka jalan peradilan dapat dilakukan. Salah satu pihak dapat menyodorkan masalah ini di Pengadilan Hubungan Industrial juga jalur hukum formal bisa ditempuh melalui sidang di pengadilan. Review mengenai ketenaga kerjaan dan besaran gaji UMR, UMK serta UMP di Lampung Selatan telah kita rangkum untuk anda, Semoga bisa membantu mengenal lebih dalam tentang masalah ketenaga kerjaan. Terima kasih sudah datang di  website: Mitra PJTKI Resmi, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE