Besaran Upah UMK, UMR dan UMP di Lampung Tengah 2020

Besaran upah UMR, UMK dan UMP di Lampung Tengah kota atau kabupaten data terbaru tahun 2020 sesuai menurut keputusan gubernur dan juga pemerintah provinsi. Ingin mencari kerja di Lampung Tengah tapi tidak tahu jumlah gaji UMK Lampung Tengah di tahun 2020? Jumlah gaji UMR, UMK dan UMP di Lampung Tengah merupakan sebuah faktor utama alasan sebelum anda mencari lowongan kerja di kota ini dan sangat perlu untuk anda ketahui.

Anda tentunya acap kali mendengar pembahasan UMR, UMP dan UMK dan tentunya istilah ini harus diketahui bagi anda yang waktu ini melamar kerja ataupun anda yang telah bekerja di pabrik tertentu. Sebenarnya apa perbedaan dari UMR, UMP dan UMK?

Alasan yang sangat mutlak dipakai untuk referensi ialah UMR? Inilah penjelasan detail tentang perbandingan UMR, UMP serta UMK dimana mampu membantu untuk semakin mengerti standart gaji yang ideal dengan kapasitas juga keperluan hidup setiap harinya.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Lampung Tengah 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Lampung Tengah 2020 -(Kab.) Rp. 2.442.513
Kota/Kabupaten Lampung Tengah 2021
Kota/Kabupaten Lampung Tengah 2022
Kota/Kabupaten Lampung Tengah 2023
Kota/Kabupaten Lampung Tengah 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Lampung Utara

Simak Perbedaan UMR, UMK dan UMP di Lampung Tengah

Arti serta ketetapan UMR, UMP serta UMK diatur di Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Gaji Minimum ialah standart yang ditetapkan dari pemerintah yang berkaitan untuk gaji yang diterima oleh pegawai pada sebuah perusahaan yang dibagi menurut upah pokok setiap bulan termasuk tunjangan tetap (biasanya mencakup, tetapi tidak mutlak untuk, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lain sebagainya) layaknya yang dibahas pada pembahasan dibawah.

UMR adalah Upah Minimum Regional yang ditentukan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. UMR banyak menjadi acuan dalam penentuan jumlah gaji hal ini membuat istilah ini sering dimengerti oleh masyarakat. Namun dengan adanya ketetapan kementrian ketenagakerjaan terbaru, singkatan ini sudah tidak dipakai lagi dan digantikan dengan istilah UMP dan UMK.

UMK merupakan Upah Minimum Kota atau disebut juga Kabupaten yang berhubungan dengan satu wilayah kota atau juga kabupaten di provinsi tertentu. Ketetapannya berkaitan dengan otonomi daerah serta UMP dimana kota ataupun kabupaten itu berada. UMP adalah Upah Minimum Provinsi yakni istilah baru pengganti UMR. Cakupan wilayahnya ialah semua area dalam sebuah provinsi entah itu kota maupun kabupaten.

UMR Kini Diganti Menjadi UMK serta UMP

UMR ditentukan melalui proses yang tidak pendek serta dijalankan setiap tahunnya. Proses ketetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Apabila sudah mengandalkan survei di seluruh kota di dalam provinsi yang dikira mewakili selanjudnya didapatkan jumlah Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang sering dikatakan sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan KHL, DPD juga mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada gubernur untuk disahkan.

Bagian kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar pengesahan upah minimum menurut kebutuhan hidup buruh lajang. Kini, kata UMR sudah tidak lagi digunakan, namun telah diganti dengan UMP serta UMK. Akan tetapi tetap saja mayoritas tenaga kerja menganggap upah minimum yang digajikan pabrik mereka ialah UMR.

Istilah UMR telah diganti menjadi UMK serta UMP. Istilah UMR sudah dipakai ketika terbitnya kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 mengenai Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Isi peraturan tersebut ada pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang mengumumkan bahwa Sebutan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diganti menjadi “Upah Minimum Provinsi”, Singkatan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Jadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Mulai itu UMR diganti dengan istilah UMP dan UMK.

Dari pembahasan diatas, upah minimum masih dapat dibagi lagi menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penetapannya berdasarkan sektor serta bidang usaha yang dikerjakan dari sebuah badan usaha, misal sektor otomotif, bidang bangunan serta pekerjaan umum, bidang sumber daya dan perindustrian, dan lain – lain.

UMP serta UMK bisa dilihat dan dicari dengan mudah dikarenakan pada umumnya ditentukan dari aturan gubernur juga peraturan daerah (perda). Keterangan ini bisa diakses di website resmi ketenagakerjaan pemerintah ataupun melalui informasi lisan di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. mengenai pengaplikasiannya UMP sering lebih rendah dibanding UMK sebab menyesuaikan untuk keperluan juga perkembangan ekonomi pada tiap kota/kabupaten. Akan tetapi UMK terendah pada sebuah provinsi pada umumnya sama untuk nilai UMP yang telah ditentukan.

Meskipun seperti itu, bisa jadi suatu badan usaha tidak mampu mengupah karyawan menurut standarisasi yang sudah ditetapkan. Di kasus ini, pemilik badan usaha dapat menyodorkan tempo kepada Gubernur provinsi yang mana perusahaan tersebut berpusat. Masalah ini ditentukan pada Pasal 90 UU perihal Ketenagakerjaan, dimana pada umumnya pengusaha tetap harus membayarkan upah karyawan sesuai dengan ketetapan pemerintah selama tahap penangguhan masih berjalan.

Gubernur memiliki wewenang menolak atau menyetujui penundaan itu serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus untuk perusahaan yang terkait. perusahaan yang telah mendapat penangguhan harus menaati nominal yang sudah ditentukan di SK mengenai perihal membayar gaji bulanan. Pelanggaran terhadap pembayaran UMP juga UMK akan mendapatkan sanksi tersendiri dari pemerintah.

Apa Dasar Perbedaan ketentuan UMP, UMR dan UMK?

penetapannya dari UMK, UMP serta UMR terdapat perbedaan yang pokok. Peningkatan ekonomi suatu daerah dan hasil kinerja menjadi acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dijadikan standart ketetapan UMP. Bagian kebutuhan hidup layak sering digunakan untuk standart penetapan gaji minimum, yang mana dihitung menurut kebutuhan hidup pekerja dalam mencukupi kebutuhan utama yang meliputi keperluan akan pangan 2100 kkal per hari, tempat tinggal, sandangan, pendidikan dan lain sebagainya.

Awalnya penghitungan UMP diukur berdasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM). Lalu terjadi perubahan penghitungan yang berdasar pada kebutuhan hidup minimum (KHM). Lalu perubahan itu cukup besar dari buruh yang beranggapan, terjadi implikasi di turunnya kemampuan belanja dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja level bawah.Dengan sekian banyak pendekatan serta penjelasan langsung terhadap karyawan, penentuan upah minimum menurut KHM mampu berjalan serta diterima kelompok karyawan dan juga pebisnis.

Waktu UMR, UMK serta UMP Diputuskan

Yang membedakan UMR, UMK dan UMP juga pada saat diputuskan. Setiap tanggal 1 November gubernur menetapkan ketetapan UMP secara berbarengan. Sementara ketetapan UMK ditentukan atas anjuran Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupatiatau wali kota. UMK juga ditentukan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah ketetapan UMP dengan nominal yang lebih besar dari UMO. {UMP yang telah disahkan mulai berlaku dimulai tanggal 1 Januari tahun selanjudnya serta direvisi ulang setiap tahunnya. UMP sendiri diatur oleh ketetapan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang penggajian yang diresmikan oleh Presiden.

Bagaimana Bilamana Ada Yang Melanggar UMP, UMR dan UMK?

Pada UU No 13 Tahun 2013 perihal Ketenagakerjaan, Tata tertib Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang penggajian, maupun yang diterapkan, perihal UMP atau UMK. Ini berarti, memahami dari artian di yang disebutkan diatas terlihat bahwa lingkup ketetapan ketentuan UMK akan menjadi sangat spesifik dari UMP.

Semua kabupaten juga kota pada sebuah provinsi diharuskan mengaplikasikan ketentuan mengenai UMP yang dilaksanakan, dalam hal di kabupaten-kabupaten maupun kota-kota di provinsi itu tidak ada ketetapan tentang UMK pada kabupaten maupun Kota. Masalah ini juga dapat dilihat dari dbuatnya ketetapan perihal larangan bagi pengusaha menyerahkan upah dibawah UMK pada peraturan atau keputusan gubernur di masing-masing daerah.

Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK Akan Mendapat Sanksi

Bilamana buruh tidak diberikan gaji bulanan sesuai ketentuan pemerintah daerah, maka pekerja di ijinkan menempuh jalur hukum dalam menyudahi persolaan ini. Beginilah langkah pencarian solusi diatur pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Berikut ini tata cara yang harus diaplikasikan dalam memperjuangkan kriteria gaji minimum untuk pegawai:

Perwakilan buruh yang mewakili buruh bisa melakukan perundingan bipartit dengan perwakilan perusahaan. Perundingan ini bertujuan agar mencapai hasil yang terbaik untuk kedua pihak secara musyawarah supaya mendapatkan mufakat. Sehabis melewati tengat waktu 30 hari, jikalau mufakat antara keduabelah pihak tidak juga terjadi, maka upaya berikutnya ialah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit ditempuh antara perwakilan pekerja dan pemilik perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi mediator. Supaya mencapai tahap ini, maka pekerja harus membawa bukti-bukti nyata serta melapor di Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya. Sisipkan juga bukti bahwasannya perundingan bipartit sudah dilaksanakan sebelumnya, tetapi tidak ada mufakat yang bisa dicapai dengan baik.

Apabila setelah menjalankan perundingan tripartit tidak ada hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak, kemudian jalur peradilan akan ditempuh. Salah satu pihak boleh menyodorkan masalah ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan ranah hukum formal bisa dijalankan melalui sidang di pengadilan. Itulah dia besaran gaji UMR, UMK dan UMP di Lampung Tengah beserta informasi lengkap mengenai masalah ketenaga kerjaan semoga dapat mencerahkan anda. Terima kasih sudah membaca di  website: Mitra PJTKI Resmi, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE