Jumlah Gaji UMR, UMK dan UMP di Lampung Utara 2020

Besaran gaji UMK, UMR serta UMP di Lampung Utara tahun 2020 untuk area kabupaten ataupun kota yang diputuskan oleh kebijakan gubernur dan persetujuan presiden RI. Ingin mencari lowongan kerja di Lampung Utara akan tetapi tidak mengetahui besaran gaji UMK Lampung Utara untuk tahun 2020? Kami telah mengumpulkan secara komplit untuk anda berapa upah minimimum kerja UMR, UMK, UMP yang didapat di kota juga kabupaten Lampung Utara agar anda mengerti sebelum mencari pekerjaan di wilayah Lampung Utara.

Di Lampung Utara tentunya ratusan perusahaan yang menjanjikan gaji kerja standart UMR, dan pastinya anda telah memahami tentang arti itu. Akan tetapi apakah anda telah mengerti terkait perihal UMK dan UMP? Sebenarnya apa perbedaan dari UMR, UMP dan UMK?

Mengapa yang sangat mutlak digunakan sebagai referensi adalah UMR? Berikut ini penjabaran lebih lanjut perihal perbedaan UMR, UMP serta UMK sehingga bisa menunjang supaya semakin memahami standart gaji yang ideal dengan kemampuan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Lampung Utara 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Lampung Utara 2020 -(kab.) Rp. 2.461.850
Kota/Kabupaten Lampung Utara 2021
Kota/Kabupaten Lampung Utara 2022
Kota/Kabupaten Lampung Utara 2023
Kota/Kabupaten Lampung Utara 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Lampung Barat

Kemudian Apa Itu UMR, UMK dan UMP di Lampung Utara

Arti dan standart UMR, UMP dan UMK ditetapkan dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Upah Minimum ialah standart yang dibahas dari pemerintah terkait dengan gaji yang diterima oleh pekerja di sebuah perusahaan yang terdiri dari upah pokok bulanan termasuk tunjangan tetap (pada umumnya meliputi, tetapi tidak terbatas untuk, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lain – lain) layaknya yang dibahas di bawah ini.

UMR ialah Upah Minimum Regional yang ditentukan oleh gubernur untuk jaring pengaman dengan area wilayah provinsi. UMR banyak menjadi acuan disaat penetapan jumlah gaji sehingga istilah ini sangat dikenal di pekerja. UMK dan UMP adalah istilah baru yang menggantikan UMR dan ini adalah singkatan baru dari menteri ketenagakerjaan yang baru

UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang seringkali diberikan untuk pekerja. Kadangkala UMK jumlahnya lebih tinggi dibanding dengan UMP. Lalu apa yang dimaksud UMP, UMP merupakan Upah Minimum Provinsi. UMP bisa disebut Upah Minimum Provinsi yaitu upah minimum yang diterapkan pada suatu provinsi. Bila di sebuah kabupaten dan anda telah punya ketetapan tentang UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP oleh karena itu yang diterapkan merupakan ketetapan perihal UMK.

UMK serta UMP Singkatan Baru Pengganti UMK

Penyesuaian UMR ini dijalankan setiap tahunnya dengan proses yang lumayan lama. Langkah penentuan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Apabila telah mengandalkan survei di beberapa kota di dalam provinsi yang dikira mewakili sampel selanjudnya didapatkan jumlah Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang sering dikatakan sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan KHL, DPD juga mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada gubernur agar disahkan.

Unsur kebutuhan hidup layak dipakai untuk dasar penentuan upah minimum berdasarkan keperluan hidup pekerja lajang. Yang terbaru, kata UMR sudah tidak lagi dipakai, akan tetapi sudah diganti menjadi UMP serta UMK. Namun sering kali hampir semua buruh menganggap upah minimum yang digajikan kantor mereka ialah UMR.

Sebutan UMR telah diganti dengan UMK serta UMP. Sebutan UMR sudah diganti ketika dirilisnya ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Ketetapan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 tentang Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Isi peraturan diatas ada pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menyatakan perihal Sebutan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diganti jadi “Upah Minimum Provinsi”, Sebutan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) dirubah Jadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Mulai dari itulah UMR diganti dengan istilah UMP serta UMK.

Dari pembahasan tersebut, upah minimum masih dapat dipilah lagi menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya berdasarkan sektor atau bidang usaha yang digarap oleh sebuah badan usaha, misal sektor otomotif, bidang bangunan serta pekerjaan umum, bidang sumber daya dan perindustrian, dan lainnya.

UMP dan UMK mampu dilihat serta dicari sangat gampang disebabkan pada dasarnya ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur juga peraturan daerah (perda). Info ini bisa dilihat di situs-situs resmi ketenagakerjaan pemerintah maupun lewat informasi lisan pada badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Adapun dalam penentuannya UMP selalu lebih rendah dibanding UMK dikarenakan menyesuaikan dengan keperluan serta progres ekonomi di tiap kota/kabupaten. Tetapi UMK paling bawah dalam suatu provinsi pada umumnya sama dengan nilai UMP yang telah ditetapkan.

Meski demikian, bisa saja sebuah badan usaha tidak mampu menggaji karyawan menurut standart yang telah ditetapkan. Pada kasus ini, pengusaha badan usaha bisa mengajukan penundaan kepada Gubernur provinsi yang mana perusahaan itu berada. Kebijakan ini ditentukan di Pasal 90 UU perihal Ketenagakerjaan, dimana sering kali pengusaha wajib harus menggaji upah pekerja sebanding dengan kebijakan pemerintah dalam tahap penundaan masih berlangsung.

Gubernur berhak menolak dan menyetujui penundaan tersebut serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus untuk perusahaan yang bersangkutan. pabrik yang telah meminta penangguhan wajib mengikuti nominal yang sudah ditetapkan di SK dalam perihal membayar upah bulanan. Pelanggaran terhadap penggajian UMP dan UMK akan mendapatkan sanksi tersendiri dari pemerintah.

Dasar ketentuan UMK, UMR dan UMP

pelaksanaannya dari UMK, UMP dan UMR memiliki perbandingan yang fundamental. UMP ditetapkan berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mengutamakan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Unsur kebutuhan hidup layak biasa diterapkan menjadi dasar penentuan gaji minimum, di mana diukur berdasarkan kebutuhan hidup karyawan dalam memenuhi keperluan pokok yang termasuk keperluan akan makanan 2100 kkal per hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Kebutuhan fisik minimum (KFM) dulunya dijadikan penentu perhitungan UMP. Kemudian ada perubahan penghitungan yang bersumber pada keperluan hidup minimum (KHM). Kemudian perubahan itu sangat besar dari karyawan yang beranggapan, terjadi keterkaitan di minimnya kemampuan beli serta kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat menengah ke bawah.Dari sekian banyak pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penentuan upah minimum berdasarkan KHM bisa di jalankan serta diterima pihak pekerja serta pengusaha.

Waktu UMR, UMK serta UMP Diputuskan

Pembeda UMR, UMK dan UMP juga pada waktu pemutusan. Setiap tanggal 1 November gubernur menetapkan penetapan UMP dengan berbarengan. Kemudian penetapan UMK diresmikan menurut rekomendasi bupatiatau wali kota dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. UMK juga ditetapkan dan dihimbaukan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November selesai peresmian UMP dengan besaran yang lebih besar dari UMO. {UMP yang telah Pengkajian ulang UMP dilakukan setiap tahunnya dan UMP yang ditentukan akan dijalankan mulai tanggal 1 Januari. UMP sendiri diawasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang penggajian yang diresmikan oleh Presiden.

Bila UMP, UMR dan UMK Tidak Dijalankan

Di Undang-undang No 13 Tahun 2013 perihal Ketenagakerjaan, Aturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pembayaran gaji, maupun yang diterapkan, tentang UMP atau UMK. Ini berarti, melihat perihal artian di yang disebutkan diatas bisa dibilang bahwa wilayah keberlakuan ketentuan UMK dapat menjadi sangat khusus dibandingkan UMP.

Semua kabupaten juga kota pada sebuah provinsi diwajibkan melaksanakan ketetapan mengenai UMP yang berlaku, dalam hal di kabupaten-kabupaten atau kota-kota pada provinsi tersebut tidak ada ketetapan tentang UMK pada kabupaten atau Kota. Hal ini dapat dilihat dari dbuatnya ketentuan tentang pantangan untuk pengusaha menyerahkan upah kurang dari UMK dalam kebijakan dan keputusan gubernur di masing-masing daerah.

Pelanggaran Penetapan UMP serta UMK Akan Mendapat Hukuman

Apabila pekerja tidak mendapatkan upah bulanan seperti ketentuan pemda, maka pekerja dibolehkan menempuh ranah hukum dalam menyelesaikan persolaan ini. Adapun langkah penyelesaian dimuat pada UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Berikut ini Step by step yang harus diaplikasikan pada saat memperjuangkan standard gaji minimum oleh buruh:

Perwakilan buruh yang mewakili karyawan bisa melaksanakan perundingan bipartit dengan perwakilan perusahaan. Perundingan tersebut memiliki tujuan supaya mendapatkan dampak yang optimal bagi kedua pihak dengan musyawarah agar mencapai mufakat. Sesudah menempuh tengat waktu 30 hari, bilamana mufakat antara keduabelah pihak masih belum juga terjadi, maka langkah berikutnya ialah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit ditempuh antara perwakilan buruh dengan pemilik perusahaan dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi perantara. Supaya terwujud tahap ini, maka pekerja harus memperlihatkan bukti-bukti asli dan melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sertakan juga bukti bahwasannya perundingan bipartit telah dijalankan sebelumnya, namun belum ada kesepakatan yang dapat dicapai secara baik.

Bilamana setelah melaksanakan perundingan tripartit tidak ada dampak yang dapat dijalankan kedua belah pihak, kemudian jalan peradilan boleh dilakukan. Salah satu pihak dapat menyodorkan masalah ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial serta ranah hukum formal akan ditempuh melalui sidang di pengadilan. Ulasan tentang ketenaga kerjaan dan besaran gaji UMR, UMK serta UMP di Lampung Utara sudah kami ulas untuk anda, Semoga bisa membantu mengenal lebih dalam perihal dunia ketenaga kerjaan. Terima kasih sudah datang di  website: https://mitrapjtkiresmi.com/, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE