Besaran Gaji UMK, UMR serta UMP di Landak 2020

Besaran gaji UMR, UMK dan UMP di Landak kota maupun kabupaten update update tahun 2020 sesuai dengan keputusan gubernur serta pemerintah provinsi. Mau mencari lowongan kerja di Landak tapi tidak mengetahui berapa gaji UMK di Landak untuk tahun 2020? Sebelum mencari kerja di kota ini, ada baiknya anda tahu perihal berapa gaji UMR, UMK, UMP yang berada di Landak serta kami sudah merangkumnya secara komplit untuk anda.

Mungkin untuk anda yang sudah lama mencari nafkah di pabrik, Penyebutan UMR, UMK dan UMP Memang tidak asing lagi di kuping. Namun pahamkah anda mengenai seluruh arti yang disebutkan di atas? Jikalau ditelisik lebih spesifik, Ternyata ketiga arti tersebut sangat berbeda pengertian.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Landak 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Landak 2020 -(Kab.) Rp. 2.549.844
Kota/Kabupaten Landak 2021
Kota/Kabupaten Landak 2022
Kota/Kabupaten Landak 2023
Kota/Kabupaten Landak 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Sekadau

Lalu Apa Yang Dimaksud UMR, UMK dan UMP di Landak

Penjabaran dan ketetapan UMR, UMP dan UMK diaplikasikan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Upah Minimum ialah standart yang diaplikasikan oleh pemerintah terkait dengan gaji yang didapat oleh pekerja di suatu perusahaan yang dibagi dari gaji pokok bulanan termasuk tunjangan tetap (biasanya berkaitan, tetapi tidak terbatas pada, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan juga lainnya) contoh yang dibahas pada pembahasan dibawah.

UMR adalah Upah Minimum Regional yang ditentukan oleh gubernur untuk jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. UMR sering dijadikan penentuan dalam penetapan nominal gaji hal ini membuat singkatan ini sangat dikenal oleh karyawan. UMK dan UMP adalah istilah baru yang menggantikan UMR ini ialah istilah baru yang di tentukan menteri ketenagakerjaan saat ini.

UMK ialah upah minimum kota atau kabupaten yang seringkali diberikan kepada karyawan. Seringkali UMK nilainya lebih tinggi dibanding dengan UMP. Selanjudnya apa itu UMP, UMP adalah Upah Minimum Provinsi. UMP atau Upah Minimum Provinsi yaitu upah minimum yang distandartkan di sebuah provinsi. Jilakau di dalam sebuah kabupaten serta anda sudah mempunyai ketentuan tentang UMK yang besarnya harus lebih besar dari UMP maka yang diberlakukan ialah ketentuan mengenai UMK.

UMK serta UMP Istilah Baru Pengganti UMK

UMR ditetapkan memakai langkah yang panjang dan dilaksanakan setiap tahunnya. Proses ketetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Apabila sudah mendapatkan hasil survei di seluruh kota di dalam provinsi yang dianggap mewakili hasil barulah didapati jumlah Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang juga disebut sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Berdasarkan KHL, DPD juga mengusulkan upah minimum regional (UMR) pada gubernur supaya disahkan.

Komponen kebutuhan hidup layak digunakan menjadi bagian penting penentuan upah minimum berlandaskan keperluan hidup buruh lajang. Saat ini, istilah UMR sudah tidak lagi dipakai, namun sudah diganti dengan UMP serta UMK. Akan tetapi sering kali mayoritas karyawan menganggap upah minimum yang diberikan tempat kerja mereka tetap menyebut UMR.

Singkatan UMR sudah diganti dengan UMK dan UMP. Istilah UMR telah digunakan semenjak dirilisnya kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 tentang Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Pembahasan peraturan diatas ada pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang mengutarakan tentang Singkatan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) dirubah menjadi “Upah Minimum Provinsi”, Sebutan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Jadi Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Mulai dari itulah UMR diganti dengan singkatan UMP dan UMK.

Dari informasi tersebut, upah minimum masih bisa dipilah lagi menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya berdasarkan sektor dan bidang usaha yang digarap dari satu badan usaha, misal bidang otomotif, sektor bangunan serta pekerjaan umum, bidang sumber daya serta perindustrian, dan lain sebagainya.

UMP dan UMK bisa dilihat serta dicari lebih gampang sebab seringkali ditetapkan oleh peraturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Info ini dapat diakses di web resmi ketenagakerjaan pemerintah ataupun lewat penjelasan langsung di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. mengenai penentuannya UMP biasanya lebih rendah dibanding UMK disebabkan menyinkronkan untuk kebutuhan dan progres ekonomi di tiap kota/kabupaten. Namun UMK terendah di suatu provinsi sering kali sama dengan total UMP yang telah diberlakukan.

Meski seperti itu, bisa saja sebuah badan usaha tak bisa menggaji pekerja sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. Pada kasus ini, pengusaha badan usaha bisa mengajukan penundaan ke Gubernur provinsi yang mana perusahaan tersebut berada. Kebijakan tersebut ditetapkan di Pasal 90 UU perihal Ketenagakerjaan, yang mana pada umumnya pebisnis tetap harus membayarkan upah karyawan sesuai dengan ketetapan pemerintah dalam tahap penangguhan masih berlangsung.

Gubernur memiliki wewenang menolak dan menyetujui penangguhan itu serta membuatkan Surat Keputusan (SK) khusus kepada PT. yang terkait. PT. yang sudah mendapat tempo harus mengikuti nominal yang sudah ditetapkan di SK dalam perihal membayar upah setiap bulan. Pengingkaran tentang penggajian UMP dan UMK akan dapat penalti tertentu dari pemerintah.

Apa Dasar Perbedaan pelaksanaan UMP, UMR dan UMK?

penetapannya dari UMK, UMP serta UMR memiliki pembeda yang pokok. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah serta produktifitas menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi standart penetapan UMP. Unsur kebutuhan hidup layak sering dipakai sebagai dasar penentuan Upah minimum, yang mana dihitung menurut kebutuhan hidup karyawan untuk memenuhi keperluan mendasar yang meliputi keperluan akan gizi 2100 kkal per hari, perumahan, sandangan, pendidikan dan sebagainya.

Keperluan fisik minimum (KFM) masa lalu dipakai tolak ukur perhitungan UMP. Dan selanjudnya keperluan hidup minimum (KHM) menjadi penentu penentuan UMP. Kemudian perubahan itu cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terbentuk implikasi di minimnya kemampuan beli dan kesejahteraan masyarakat terutama untuk pekerja level menengah ke bawah.Dengan beberapa pendekatan serta penjelasan langsung terhadap karyawan, penentuan upah minimum menurut KHM bisa di jalankan serta diterima golongan pekerja dan juga pengusaha.

Waktu Dilaksanakannya UMK, UMR dan UMP

Ketidak samaan UMR, UMK dan UMP juga di saat dijalankan. Setiap tanggal 1 November gubernur mengumumkan peresmian UMP dengan bersamaan. Dan ketetapan UMK disahkan menurut anjuran bupati/ wali kota dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. UMK juga ditetapkan dan dihimbaukan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November setelah peresmian UMP dengan besaran yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang telah ditetapkan UMP tersebut diatur oleh ketetapan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 perihal penggajian yang diresmikan oleh Presiden.

Bagaimana Bilamana Ada Yang Melanggar UMP, UMR dan UMK?

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, maupun yang berlaku, perihal UMP atau UMK. Ini berarti, menyimak perihal makna di atas bisa diartikan bilamana wilayah pelaksanaan ketentuan UMK dapat menjadi lebih spesifik dibandingkan UMP.

Sehingga ketetapan mengenai UMP kemudian diterapkan untuk semua kabupaten atau kota di sebuah provinsi, mengenai masalah di kabupaten-kabupaten ataupun kota-kota pada provinsi tersebut tidak ada ketetapan tentang UMK di kabupaten atau Kota. Hal ini dapat terlihat dari adanya ketetapan perihal batasan bagi pemilik usaha menyerahkan upah kurang dari UMK pada kaidah atau ketetapan gubernur di masing-masing kota.

Hukuman Terhadap Pelanggaran Penetapan UMP serta UMK

Apabila buruh tidak diberikan upah bulanan seperti ketentuan pemda, kemudian pegawai di ijinkan menempuh jalur hukum untuk menyudahi persolaan yang terjadi. Beginilah tata cara penyelesaian diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memperjuangkan standard gaji minimum oleh pegawai:

Pegawai dapat menyodorkan perundingan bipartit diantara perwakilan Pegawai serta pimpinan perusahaan. Perundingan ini memiliki tujuan supaya memperoleh dampak yang terbaik bagi kedua belah pihak secara musyawarah supaya mencapai mufakat. Setelah melampaui tengat waktu 30 hari, apabila mufakat antara keduabelah pihak belum juga terwujud, berikutnya langkah berikutnya ialah perundingan tripartit.

Perundingan ini dilakukan antara perwakilan karyawan dengan perwakilan perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator. Untuk terwujud langkah ini, maka pegawai perlu membawa bukti-bukti asli serta memberikan laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sisipkan juga bukti bahwasannya perundingan bipartit sudah dilakukan sebelumnya, akan tetapi tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai secara baik.

Bilamana setelah melakukan perundingan tripartit belum ada hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak, maka jalur peradilan boleh ditempuh. Salah satu pihak dapat menyodorkan masalah ini di Pengadilan Hubungan Industrial serta jalur hukum formal bisa dijalankan melalui sidang di pengadilan. Demikianlah besaran upah UMR, UMK dan UMP di Landak beserta penjelasan lengkap mengenai masalah ketenaga kerjaan semoga bermanfaat. Terima kasih telah datang di  website: Lowongan Kerja, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE