Update Gaji UMR, UMK dan UMP di Lombok Barat 2020

Besaran upah UMR, UMK dan UMP di Lombok Barat kota maupun kabupaten data update tahun 2020 sesuai menurut ketentuan gubernur serta pemerintah provinsi. Ingin melamar kerja di Lombok Barat akan tetapi masih belum tahu besaran gaji UMK di Lombok Barat di tahun 2020? Sebelum mencari pekerjaan di daerah ini, ada baiknya anda tahu tentang berapa gaji UMR, UMK, UMP yang ada di Lombok Barat dan kami mengumpulkan dan mengumpulkan sangat utuh untuk anda.

Sebagai tenaga kerja yang sudah bekerja ataupun yang sedang mencari kerja, tentunya sudah mungkin sering mengetahui pembahasan UMR, UMP atau UMK. Yang utama ketika membaca sebuah lowongan kerja, banyak yang menjanjikan gaji menurut UMR. Sebenarnya apa yang jadi pembeda dari UMR, UMP serta UMK?

Alasan yang paling sering dipakai sebagai acuan ialah UMR? Berikut ini penjelasan mendalam tentang perbandingan UMR, UMP dan UMK dimana bisa menunjang untuk semakin tahu standart upah yang sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan hidup sehari-hari.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Lombok Barat 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Lombok Barat 2020 -(Kab.) Rp. 2.183.883
Kota/Kabupaten Lombok Barat 2021
Kota/Kabupaten Lombok Barat 2022
Kota/Kabupaten Lombok Barat 2023
Kota/Kabupaten Lombok Barat 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Lombok Tengah

Ulasan Perihal UMR, UMP dan UMK di Lombok Barat

Penjelasan serta patokan UMR, UMP serta UMK ditetapkan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Upah Minimal merupakan standart yang dibahas dari pemerintah sehubungan dengan gaji yang diterima oleh pegawai di suatu badan usaha yang terdiri menurut upah pokok setiap bulan salah satunya tunjangan tetap (biasanya berkaitan, namun tidak mutlak pada, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lain – lain) contoh yang dibahas di bawah ini.

UMR adalah Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan area wilayah provinsi. UMR banyak dibuat acuan saat penentuan nominal upah sehingga istilah ini banyak dikenal di karyawan. Istilah dari UMR yang dikenal umum masa ini sudah tidak digunakan lagi serta dari kementerian ketenagakerjaan yang baru diganti dengan UMK dan UMP.

UMK ialah Upah Minimum Kota atau disebut juga Kabupaten yang meliputi satu wilayah kota atau kabupaten tertentu. Penetapannya berhubungan dengan otonomi daerah dan UMP yang mana kota maupun kabupaten itu berada. UMP sering disebut Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang distandartkan di suatu provinsi. Jilakau di suatu kabupaten dan kita sudah mempunyai standarisasi mengenai UMK yang besarnya harus lebih besar dari UMP oleh karena itu yang diterapkan ialah ketetapan mengenai UMK.

UMK serta UMP Singkatan Baru Pengganti UMK

Setiap tahunnya UMR dijalankan serta ditetapkan melalui proses yang panjang. Proses penetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Apabila telah mengandalkan survei pada semua kota di provinsi tersebut yang dirasa mewakili hasil kemudian didapatkan jumlah Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang juga disebut menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Berdasarkan KHL, DPD juga memberikan usulan upah minimum regional (UMR) untuk gubernur untuk diresmikan.

Bagian kebutuhan hidup layak digunakan menjadi dasar pengambilan kebijakan upah minimum berlandaskan kebutuhan hidup karyawan status lajang. Yang terbaru, singkatan UMR sudah tidak dipakai, namun sudah diganti jadi istilah UMP serta UMK. Biarpun begitu tetap saja hampir semua buruh menyebut upah minimum yang diupahkan pabrik mereka tetap menyebut UMR.

Singkatan UMR sudah diganti menjadi UMK dan juga UMP. Sebutan UMR telah digunakan semenjak dirilisnya ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 mengenai Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 perihal Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Pembahasan kebijakan yang disebutkan diatas ada di pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menyatakan tentang Singkatan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diganti menjadi “Upah Minimum Provinsi”, Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Menjadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Sejak itulah UMR diganti dengan sebutan UMP serta UMK.

Dari ulasan diatas, upah minimum masih dapat dikelompokkan kembali menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya menurut sektor atau bidang usaha yang digarap dari satu badan usaha, misal bidang otomotif, bidang bangunan dan pekerjaan umum, sektor sumber daya dan perindustrian, dan lain – lain.

UMP serta UMK bisa dilihat dan dicari dengan mudah disebabkan seringkali ditetapkan berdasarkan aturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Himbauan tersebut bisa dilihat di website resmi ketenagakerjaan pemerintah dan juga melalui informasi lisan pada badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Adapun dalam pengaplikasiannya UMP sering lebih rendah dari UMK sebab menyinkronkan untuk kebutuhan serta perkembangan ekonomi pada tiap kota/kabupaten. Akan tetapi UMK paling bawah dalam suatu provinsi pada umumnya sama dengan jumlah UMP yang telah ditentukan.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan suatu badan usaha tidak mampu membayar karyawan menurut standart yang telah ditetapkan. Pada kasus ini, pengusaha badan usaha dapat menyodorkan tempo kepada Gubernur provinsi dimana perusahaan tersebut berpusat. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 90 UU tentang Ketenagakerjaan, yang mana sering kali pebisnis tetap harus membayar upah pekerja sepadan dengan ketentuan pemerintah dalam tahap tempo masih berlangsung.

Gubernur berwenang menolak dan menyetujui penangguhan tersebut serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi perusahaan yang terkait hal itu. pabrik yang sudah meminta penundaan wajib mengikuti nominal yang sudah ditetapkan pada SK mengenai masalah membayar gaji setiap bulan. Pengingkaran terhadap penggajian UMP dan UMK akan dapat sanksi tertentu dari pemerintah.

Apa Dasar Perbedaan penetapan UMP, UMR dan UMK?

ketentuannya dari UMK, UMP dan UMR terdapat pembeda yang pokok. UMP ditentukan bersumber pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Unsur kebutuhan hidup layak umumnya diterapkan menjadi dasar penetapan gaji minimum, yang mana dihitung menurut kebutuhan hidup pekerja untuk mencukupi keperluan mendasar yang meliputi kebutuhan akan makanan 2100 kkal setiap hari, perumahan, sandangan, pendidikan dan lainnya.

Kebutuhan fisik minimum (KFM) awalnya menjadi tolak ukur perhitungan UMP. Kemudian terjadi perubahan penghitungan yang bersumber pada kebutuhan hidup minimum (KHM). Selanjudnya perubahan itu sangat tinggi dari pekerja yang beranggapan, terjadi keterlibatan pada rendahnya kemampuan beli serta kesejahteraan masyarakat terutama untuk pekerja level menengah ke bawah.Dengan beberapa pendekatan dan juga penjelasan langsung terhadap karyawan, penghitungan gaji minimum menurut KHM dapat di jalankan serta diterima pihak karyawan dan pengusaha.

Waktu Ditetapkannya UMK, UMR dan UMP

Yang membedakan UMR, UMK dan UMP juga pada saat penetapan. Setiap tanggal 1 November gubernur menetapkan peresmian UMP dengan bersamaan. Sementara penetapan UMK disahkan berdasarkan saran Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/ wali kota. UMK juga ditentukan dan dihimbaukan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November usai ketetapan UMP dengan nominal yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang usai ditetapkan UMP tersebut diatur oleh ketetapan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai penggajian yang ditandatangani oleh Presiden.

Bagaimana Jikalau Ada Yang Melanggar UMP, UMR dan UMK?

Pada UU Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 mengenai pembayaran gaji, maupun yang dilaksanakan, tentang UMP atau UMK. Bisa dibilang, memahami dari artian di atas bisa dibilang jikalau wilayah pelaksanaan ketentuan UMK dapat menjadi sangat khusus dari UMP.

Seluruh kabupaten juga kota pada sebuah provinsi harus mengaplikasikan ketentuan mengenai UMP yang berlaku, dalam hal di kabupaten-kabupaten atau kota-kota dalam provinsi tersebut tidak ada ketetapan mengenai UMK masing-masing kabupaten maupun Kota. Perihal ini juga bisa dilihat dari dbuatnya ketentuan mengenai batasan bagi pemilik usaha menyerahkan upah kurang dari UMK pada kebijakan atau ketetapan gubernur di masing-masing wilayah.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK

Apabila karyawan tidak mendapatkan upah bulanan seperti ketentuan pemda, kemudian pegawai dibolehkan mengambil jalur hukum dalam merampungkan permasalahan ini. Beginilah langkah penanganan dimuat di UU Nomor 2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Berikut langkah-langkah yang wajib dilakukan pada saat menuntut standard upah minimum oleh karyawan:

Perwakilan buruh yang mewakili karyawan dapat melaksanakan perundingan bipartit bersama pemilik perusahaan. Perundingan tersebut memiliki tujuan supaya mendapatkan hasil yang maksimal untuk kedua belah pihak menggunakan musyawarah agar mendapatkan kesepakatan. Setelah menempuh tengat waktu 30 hari, jikalau kesepakatan antara keduabelah pihak belum juga terwujud, berikutnya langkah selanjutnya ialah perundingan tripartit.

Perundingan ini ditempuh antara perwakilan buruh dengan pimpinan perusahaan dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi perantara. Untuk mencapai langkah ini, maka pegawai wajib membawa bukti-bukti kongkrit dan melapor di Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya. Lampirkan juga bukti bahwasannya perundingan bipartit sudah dilakukan sebelumnya, tetapi belum ada mufakat yang bisa dicapai dengan baik.

Apabila sesudah melakukan perundingan tripartit tidak ada dampak yang bisa memuaskan kedua belah pihak, oleh sebab itu jalur peradilan akan ditempuh. Salah satu pihak boleh mengajukan masalah ini di Pengadilan Hubungan Industrial juga jalur hukum formal bisa dijalankan melalui sidang di pengadilan. Itulah dia besaran gaji UMR, UMK dan UMP di Lombok Barat beserta informasi lengkap mengenai masalah ketenaga kerjaan semoga dapat mencerahkan anda. Terima kasih sudah berkunjung di  website: Mitra PJTKI Resmi, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE