Jumlah Gaji UMR, UMK dan UMP di Nagekeo 2020

Besaran gaji UMR, UMK dan UMP di Nagekeo kota ataupun kabupaten data terbaru tahun 2020 sesuai dengan keputusan gubernur dan pemerintah provinsi. Berapakah gaji UMK di Nagekeo saat ini? Ternyata banyak orang yang tidak mengetahui perihal besaran gaji UMK yang ada di kota Nagekeo. Jumlah gaji UMR, UMK dan UMP di Nagekeo menjadi salah satu sebab utama alasan sebelum anda mencari lowongan kerja di wilayah ini dan wajib untuk anda pahami.

Secara perannya nyatanya UMR, UMK dan UMP mempunyai perbedaan. Akan tetapi sebagian besar pekerja yang tidak tahu akan masalah tersebut. Bila ditelisik semakin spesifik, Ternyata ketiga arti diatas sangatalah berbeda pengertian.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Nagekeo 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Nagekeo 2020 -(Kab.) Rp. 1.945.902
Kota/Kabupaten Nagekeo 2021
Kota/Kabupaten Nagekeo 2022
Kota/Kabupaten Nagekeo 2023
Kota/Kabupaten Nagekeo 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Sumba Tengah

Perbedaan UMR, UMK dan UMP di Nagekeo 

Penjelasan dan penetapan UMR, UMP serta UMK diatur di Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Gaji Minimal ialah standart yang ditetapkan dari pemerintah terkait untuk gaji yang didapat oleh pegawai pada sebuah badan usaha yang dibagi dari gaji pokok setiap bulan yang didalamnya ada tunjangan tetap (pada umumnya berkaitan, tetapi tidak terbatas untuk, uang makan, uang bensin, tunjangan kesehatan, asuransi dan lain sebagainya) seperti yang dibahas di bawah ini.

UMR adalah Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan jangkauan wilayah provinsi. UMR sering dijadikan acuan dalam penetapan jumlah gaji yang mana istilah ini banyak dimengerti di karyawan. UMK dan UMP merupakan singkatan baru yang menggantikan UMR dan ini ialah singkatan baru yang di tentukan menteri ketenagakerjaan yang baru

UMK adalah Upah Minimum Kota atau disebut juga Kabupaten yang berkaitan dengan satu wilayah kota dan juga kabupaten di provinsi tertentu. Ketetapannya berkaitan dengan kebijakan daerah dan UMP dimana kota maupun kabupaten itu berada. UMP sering disebut Upah Minimum Provinsi yaitu upah minimum yang diterapkan untuk suatu provinsi. Bilamana di sebuah kabupaten serta kita sudah punya standart mengenai UMK yang besarannya wajib lebih besar dari UMP maka yang diberlakukan adalah ketentuan mengenai UMK.

UMR Saat Ini Diganti Menjadi UMK serta UMP

Setiap tahun UMR dijalankan dan ditetapkan dengan survey yang lumayan lama. Awalnya Perwakilan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) yang berasal dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha yang melakukan rapat. Kemudian mereka membentuk tum survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

Apabila telah mendapatkan hasil survei di seluruh kota di dalam provinsi yang dianggap mewakili barulah diperoleh angka Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang juga disebut sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan KHL, DPD juga memberikan masukan upah minimum regional (UMR) di gubernur agar disahkan.

Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai bagian penting penetapan upah minimum berlandaskan kebutuhan hidup pekerja status lajang. Saat ini, singkatan UMR sudah tidak lagi digunakan, akan tetapi telah diganti jadi istilah UMP serta UMK. Akan tetapi tetap saja hampir semua karyawan menyebut upah minimum yang diberikan tempat kerja mereka ialah UMR.

Istilah UMR telah diganti menjadi UMK dan juga UMP. Sebutan UMR sudah digunakan semenjak dirilisnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 mengenai Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Isi ketetapan tersebut berada di pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menyatakan perihal Sebutan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diganti dengan “Upah Minimum Provinsi”, Singkatan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diganti Menjadi Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Sejak itulah UMR ddirubah dengan sebutan UMP serta UMK.

Dari pembahasan tersebut, upah minimum masih bisa dipilah lagi jadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) serta UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya menurut sektor serta bidang usaha yang digarap oleh salah satu badan usaha, misal bidang otomotif, bidang bangunan dan pekerjaan umum, sektor sumber daya dan perindustrian, dan lain – lain.

UMP serta UMK mampu dilihat dan dicari sangat mudah dikarenakan pada umumnya ditentukan menurut kebijakan gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi ini bisa diakses di web resmi ketenagakerjaan pemerintah maupun melalui penjelasan langsung pada badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Meskipun dalam pengaplikasiannya UMP selalu lebih rendah dibandingkan UMK disebabkan menyesuaikan untuk kebutuhan juga progres ekonomi di setiap kota/kabupaten. Tetapi UMK paling bawah dalam sebuah provinsi biasaya sama untuk nilai UMP yang sudah diberlakukan.

Walau demikian, bisa saja suatu badan usaha tak dapat membayar pekerja seperti standarisasi yang telah ditetapkan. Di kasus ini, manajemen badan usaha dapat menyodorkan penangguhan kepada Gubernur provinsi dimana perusahaan tersebut berada. Kebijakan tersebut ditetapkan pada Pasal 90 UU perihal Ketenagakerjaan, yang mana biasaya pebisnis tetap harus menggaji upah karyawan sepadan dengan ketetapan pemerintah ketika tahap penangguhan masih berjalan.

Gubernur berhak menolak atau menyetujui penangguhan tersebut serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus untuk pabrik yang bersangkutan. PT. yang sudah meminta penangguhan harus mengikuti nominal yang telah ditetapkan di SK mengenai masalah membayar gaji setiap bulan. Pengingkaran tentang pembayaran UMP serta UMK akan menerima penalti tersendiri dari pemerintah.

Dasar pelaksanaan UMK, UMR dan UMP

Perbedaan dari UMP, UMR, dan UMK mempunyai perbedaan yang fundamental pada pelaksanaannya. UMP disahkan berlandaskan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Faktor kebutuhan hidup layak biasanya diterapkan sebagai dasar penetapan gaji minimum, yang mana diukur berdasarkan kebutuhan hidup buruh untuk mencukupi kebutuhan pokok yang mencakup kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, tempat tinggal, sandangan, pendidikan dan sebagainya.

Keperluan fisik minimum (KFM) dulunya dijadikan penentu penetapan UMP. Dan selanjudnya kebutuhan hidup minimum (KHM) sebagai penentu perhitungan UMP. Selanjudnya perubahan itu sangat besar dari buruh yang beranggapan, timbul keterkaitan di turunnya kemampuan beli dan kesejahteraan masyarakat terutama untuk karyawan level menengah.Dengan beberapa pendekatan dan penjelasan langsung kepada pekerja, penentuan gaji minimum menurut KHM bisa di jalankan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.

Waktu UMR, UMK dan UMP Diputuskan

Ketidak samaan UMR, UMK dan UMP juga di waktu dilaksanakan. UMP mulai ditentukan dan dihimbaukan oleh gubernur dengan bersamaan di tanggal 1 November. Dan penetapan UMK diresmikan berdasarkan rekomendasi bupatiatau wali kota dan anjuran Dewan Pengupahan Provinsi. UMK juga ditetapkan dan dihimbaukan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November selesai peresmian UMP dengan nominal yang lebih besar dari UMO. {UMP yang usai ditetapkan UMP tersebut diawasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai penggajian yang ditandatangani oleh Presiden.

Bila UMP, UMR dan UMK Tidak Dijalankan

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2013 perihal Ketenagakerjaan, Aturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 perihal pengupahan, ataupun yang diterapkan, tentang UMP dan UMK. Akan tetapi, mengamati dari maksud di yang disebutkan diatas bisa dibilang jika area keberlakuan ketentuan UMK akan menjadi sangat khusus dari UMP.

Semua kabupaten dan kota di sebuah provinsi harus menjalankan ketetapan perihal UMP yang dilaksanakan, Mengenai hal pada kabupaten-kabupaten atau kota-kota pada provinsi tersebut belum ada ketetapan tentang UMK masing-masing kabupaten atau Kota. Perihal ini juga bisa dilihat dari adanya ketetapan perihal batasan untuk pengusaha memberikan gaji kurang dari UMK dalam peraturan dan ketetapan gubernur di masing-masing daerah.

Hukuman Tentang Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK

Apabila pekerja tidak diberikan upah bulanan seperti ketetapan pemerintah daerah, maka buruh berhak mengambil ranah hukum untuk menyudahi persolaan yang terjadi. Berikut ini proses penanganan diatur di UU No 2 Tahun 2004 mengenai penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Ini dia langkah-langkah yang harus dijalankan dalam memperjuangkan kriteria upah minimum oleh buruh:

Buruh bisa mengajukan perundingan bipartit diantara perwakilan Pegawai dan pimpinan perusahaan. Perundingan ini bertujuan supaya memperoleh dampak yang terbaik untuk kedua pihak dengan musyawarah agar mencapai kesepakatan. Setelah menempuh tengat waktu 30 hari, jikalau mufakat antara keduabelah pihak tidak juga terwujud, maka upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit dilakukan antara perwakilan pekerja dan pimpinan perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai perantara. Untuk terwujud langkah ini, maka pegawai wajib menampilkan bukti-bukti asli dan memberikan laporan di Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sertakan juga bukti bahwa perundingan bipartit sudah dijalankan sebelumnya, tetapi belum ada mufakat yang dapat dicapai dengan baik.

Bilamana setelah melaksanakan perundingan tripartit belum ada dampak yang bisa dijalankan kedua belah pihak, oleh sebab itu jalur peradilan akan ditempuh. Salah satu pihak dapat mengajukan masalah ini di Pengadilan Hubungan Industrial serta jalur hukum formal bisa ditempuh dengan sidang di pengadilan. Ulasan perihal ketenaga kerjaan serta besaran upah UMR, UMK serta UMP di Nagekeo telah kita ulas untuk anda, Semoga dapat membantu mengenal lebih dalam tentang masalah ketenaga kerjaan. Terima kasih sudah berkunjung di  website: Informasi Lowongan Kerja, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE