Besaran Gaji UMK, UMR serta UMP di Nias Gunung Sitoli 2020

Besaran upah UMR, UMK dan UMP di Nias Gunung Sitoli kota atau kabupaten pengumuman terbaru tahun 2020 sesuai dengan ketentuan gubernur serta pemerintah provinsi. Pada tahun 2020 faktanya gaji UMK di Nias Gunung Sitoli mengalami pertumbuhan dari tahun ini, Untuk anda yang tidak tahu simak review dari kami berikut ini. Kami mengumpulkan dan mereview secara lengkap untuk anda besaran upah minimimum kerja UMR, UMK, UMP yang ada di kota dan kabupaten Nias Gunung Sitoli supaya anda mengetahui sebelum mencari lowongan kerja di area Nias Gunung Sitoli.

Menjadi tenaga kerja yang masih bekerja ataupun yang sedang mencari kerja, pasti sudah sering mendengar istilah UMR, UMP atau UMK. Yang terpenting diwaktu mencari untuk lowongan kerja, banyak yang memberikan gaji sesuai dengan UMR. Sebenarnya apa yang jadi pembeda dari UMR, UMP serta UMK?

Mengapa yang lebih sering dipergunakan sebagai referensi ialah UMR? Berikut penjelasan mendalam mengenai perbandingan UMR, UMP dan UMK yang mana dapat membantu untuk semakin tahu standart gaji yang ideal dengan kapasitas dan keperluan hidup setiap harinya.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Nias Gunung Sitoli 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Nias Gunung Sitoli 2020 -(Kab.) Rp. 2.668.614
Kota/Kabupaten Nias Gunung Sitoli 2021
Kota/Kabupaten Nias Gunung Sitoli 2022
Kota/Kabupaten Nias Gunung Sitoli 2023
Kota/Kabupaten Nias Gunung Sitoli 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Tapanuli Selatan

Kemudian Apa Yang Dimaksud UMR, UMK dan UMP di Nias Gunung Sitoli

Penjabaran dan patokan UMR, UMP serta UMK ditetapkan dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Upah Minimum ialah standart yang dibahas oleh pemerintah yang berkaitan untuk gaji yang didapat untuk pekerja di suatu badan usaha yang terdiri dari upah pokok setiap bulan salah satunya tunjangan tetap (biasanya meliputi, tetapi tidak terbatas untuk, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lainnya) seperti yang di ulas pada pembahasan dibawah.

UMR ialah Upah Minimum Regional yang ditentukan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. UMR sering dijadikan penentuan disaat penentuan jumlah gaji sehingga istilah ini sering dikenal di buruh. Istilah dari UMR yang dikenal umum saat ini sudah tidak dipergunakan lagi dan dari kementerian ketenagakerjaan terbaru diganti dengan istilah UMK dan UMP.

UMK adalah Upah Minimum Kota atau disebut juga Kabupaten yang berhubungan dengan satu wilayah kota dan juga kabupaten di daerah tertentu. Standartnya berkaitan dengan kebijakan daerah dan UMP dimana kota ataupun kabupaten tersebut berlokasi. UMP yakni Upah Minimum Provinsi yaitu upah minimum yang distandartkan di satu provinsi. Bilamana di dalam suatu kabupaten dan kita telah mempunyai ketentuan mengenai UMK yang besarnya harus lebih besar dari UMP maka yang diberlakukan ialah standart perihal UMK.

UMR Saat Ini Diganti Dengan UMK serta UMP

Penentuan UMR ini dijalankan setiap tahunnya dengan proses yang tidak pendek. Awalnya Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha yang mengadakan rapat. Setelah rapat tersebut, mereka akan turun ke lapangan dengan team survey dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pegaia, karyawan maupun buruh.

Setelah mengandalkan survei di seluruh kota di dalam provinsi yang dirasa mewakili selanjudnya didapati angka Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang juga disebut sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai KHL, DPD juga memberikan usulan upah minimum regional (UMR) untuk gubernur supaya disahkan.

Elemen kebutuhan hidup layak dipakai untuk dasar penetapan upah minimum menurut keperluan hidup pekerja belum menikah. Kini, istilah UMR sudah tidak dipakai, biarpun begitu telah diganti jadi istilah UMP dan UMK. Akan tetapi tetap saja mayoritas karyawan menyebut upah minimum yang diberikan tempat kerja mereka adalah UMR.

Sebutan UMR sudah diganti dengan UMK dan UMP. Sebutan UMR sudah digunakan ketika dirilisnya ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Ketetapan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 tentang Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Pembahasan peraturan yang disebutkan diatas berada pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang memberitahukan tentang Singkatan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) dirubah jadi “Upah Minimum Provinsi”, Sebutan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) dirubah Jadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Mulai itu UMR ddirubah menjadi UMP dan UMK.

Dari penjelasan diatas, upah minimum masih dapat dibagi kembali menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) serta UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya menurut sektor dan bidang usaha yang dikerjakan dari sebuah badan usaha, seperti bidang otomotif, sektor bangunan serta pekerjaan umum, sektor sumber daya serta perindustrian, dan lain – lain.

UMP dan UMK mampu dilihat serta dicari lebih gampang dikarenakan seringkali ditentukan berdasarkan kebijakan gubernur serta peraturan daerah (perda). Info ini dapat diakses di situs resmi ketenagakerjaan pemerintah dan melalui informasi lisan di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Meskipun dalam pengaplikasiannya UMP selalu lebih rendah dibandingkan UMK dikarenakan menyesuaikan untuk kebutuhan juga progres ekonomi di tiap kota/kabupaten. Akan tetapi UMK terendah di sebuah provinsi sering kali sama dengan jumlah UMP yang telah diberlakukan.

Meskipun demikian, bisa jadi suatu badan usaha tidak bisa menggaji pekerja menurut standarisasi yang telah disetujui. Dalam hal ini, pengusaha badan usaha dapat mengajukan tempo ke Gubernur provinsi yang mana perusahaan tersebut berpusat. Masalah tersebut ditetapkan dalam Pasal 90 UU perihal Ketenagakerjaan, yang mana biasaya pebisnis wajib harus membayar upah karyawan sebanding dengan ketetapan pemerintah dalam tahap penundaan masih berjalan.

Gubernur berhak menolak atau menyetujui penundaan itu dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus kepada PT. yang terkait hal itu. PT. yang sudah mendapat tempo harus menaati besaran yang sudah ditetapkan di SK dalam perihal membayar upah setiap bulan. Pengingkaran tentang pembayaran UMP dan UMK akan dapat penalti tersendiri dari pemerintah.

UMK, UMR dan UMP Diputuskan Menurut Hal Ini

Pembeda dari UMP, UMR, dan UMK mempunyai pembeda yang pokok pada penetapannya. Pertumbuhan ekonomi di kawasan serta produktifitas menjadi penentu Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dibuat standart ketetapan UMP. Unsur kebutuhan hidup layak biasa diterapkan menjadi dasar penentuan gaji minimum, di mana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan utama yang mencakup kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, hunian, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya.

Kebutuhan fisik minimum (KFM) masa lalu dijadikan tolak ukur perhitungan UMP. Dan selanjudnya kebutuhan hidup minimum (KHM) menjadi tolak ukur besaran UMP. Lalu perubahan itu cukup tinggi dari karyawan yang beranggapan, terjadi keterlibatan pada rendahnya kemampuan beli serta kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat menengah.Dengan beberapa pendekatan serta penjelasan langsung kepada buruh, penetapan gaji minimum berdasarkan KHM mampu berjalan dan juga didukung bersama oleh kelompok buruh serta pebisnis.

Kapan UMR, UMK dan UMP Diputuskan

Pembeda UMR, UMK dan UMP juga di saat diputuskan. UMP mulai ditentukan dan dihimbaukan oleh gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November. Selanjudnya ketetapan UMK diresmikan menurut rekomendasi bupatiatau wali kota dan saran Dewan Pengupahan Provinsi. UMK juga diresmikan dan diumumkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November usai peresmian UMP dengan nominal yang lebih besar dari UMO. {UMP yang telah ditetapkan UMP sendiri diawasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 perihal penggajian yang ditandatangani oleh Presiden.

Apa Yang Terjadi Jika Ada Yang Melanggar UMP, UMR dan UMK?

Di UU Nomor 13 Tahun 2013 perihal Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang penggajian, maupun yang dilaksanakan, perihal UMP serta UMK. Bisa dibilang, melihat tentang makna di atas terlihat jika area pelaksanaan ketentuan UMK dapat menjadi lebih khusus dari UMP.

Ini menjadi ketentuan mengenai UMP kemudian dijalankan bagi seluruh kabupaten dan juga kota di suatu provinsi, dalam hal pada kabupaten-kabupaten ataupun kota-kota dalam provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK pada kabupaten maupun Kota. Hal ini juga dapat terlihat dari dbuatnya ketentuan perihal batasan bagi pemilik usaha memberikan upah dibawah UMK pada kebijakan dan ketetapan gubernur pada masing-masing kota.

Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK Akan Mendapat Sanksi

Apabila pekerja tidak mendapatkan gaji bulanan seperti ketentuan pemerintah daerah, kemudian pegawai di ijinkan mengambil ranah hukum dalam mengatasi persolaan yang terjadi. Adapun prosedur pencarian solusi diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Berikut ini Step by step yang wajib dijalankan di dalam memperjuangkan standard upah minimum oleh karyawan:

Perwakilan Pegawai yang mewakili Pegawai dapat menjalankan perundingan bipartit dengan pemilik perusahaan. Perundingan ini bertujuan supaya memperoleh dampak yang maksimal bagi kedua belah pihak dengan musyawarah agar mencapai mufakat. Sesudah menempuh tengat waktu 30 hari, apabila kesepakatan antara keduabelah pihak belum juga terwujud, berikutnya upaya berikutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan ini ditempuh antara perwakilan pekerja dengan perwakilan perusahaan dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai penengah. Supaya mencapai tahap ini, maka pekerja perlu menampilkan bukti-bukti kongkrit dan melapor di Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sisipkan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai dengan baik.

Bilamana sesudah melakukan perundingan tripartit tidak ada dampak yang dapat memuaskan kedua belah pihak, kemudian jalur peradilan dapat ditempuh. Salah satu pihak boleh menyodorkan problem ini di Pengadilan Hubungan Industrial dan jalur hukum formal bisa ditempuh melalui sidang di pengadilan. Demikianlah besaran gaji UMR, UMK serta UMP di Nias Gunung Sitoli beserta penjabaran lengkap mengenai masalah ketenaga kerjaan semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung di  website: Mitra PJTKI Resmi, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE