Update Upah UMK, UMR dan UMP di Sambas 2020

Besaran upah UMR, UMK dan UMP di Sambas kota atau kabupaten pengumuman terbaru tahun 2020 sesuai menurut keputusan gubernur serta pemerintah provinsi. Berapa gaji UMK di Sambas bulan sekarang? Ternyata banyak yang belum tahu tentang berapa gaji UMK yang didapat di kota ini. Besaran gaji UMR, UMK dan UMP di Sambas adalah sebuah sebab penting alasan untuk anda mencari lowongan kerja di wilayah ini dan sangat perlu untuk anda pahami.

Secara perannya nyatanya UMR, UMK dan UMP punya perbedaan. Namun seringkali pekerja yang belum mengerti mengenai masalah diatas. Banyak dari pekerja beranggapan tiga istilah tersebut sama ternyata sangat berbeda.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Sambas 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Sambas 2020 -(Kab.) Rp. 2.580.000
Kota/Kabupaten Sambas 2021
Kota/Kabupaten Sambas 2022
Kota/Kabupaten Sambas 2023
Kota/Kabupaten Sambas 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Mempawah

Ulasan Tentang UMR, UMP serta UMK di Sambas 

Definisi dan patokan UMR, UMP dan UMK dibahas dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Upah Minimal adalah standart yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan untuk gaji yang diterima oleh pegawai pada sebuah badan usaha yang dibagi menurut upah pokok setiap bulan termasuk tunjangan tetap (biasanya meliputi, tetapi tidak terbatas untuk, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan juga lain sebagainya) contoh yang dijelaskan di bawah ini.

Upah Minimum Regional adalah singkatan dari UMR dimana ini adalah sebuah standart yang diambil oleh pelaku industri dan juga pengusaha sebagai penentu proses penggajian kepada pekerja maupun buruh di lingkungan kerja. Upah minimum atau disebut UMR telah diatur dalam Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989.

UMK adalah Upah Minimum Kota atau disebut juga Kabupaten yang berkaitan dengan sebuah wilayah kota dan juga kabupaten di daerah tertentu. Standartnya berkaitan dengan otonomi daerah serta UMP yang mana kota ataupun kabupaten itu berada. UMP yaitu Upah Minimum Provinsi merupakan upah minimum yang distandartkan di satu provinsi. Jika di sebuah kabupaten dan anda sudah mempunyai standarisasi mengenai UMK yang besarnya wajib lebih besar dari UMP dengan demikian yang berlaku ialah ketentuan perihal UMK.

UMK serta UMP Istilah Baru Pengganti UMK

Setiap tahunnya UMR dijalankan serta ditentukan dengan proses yang tidak pendek. Langkah penetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Kemudian mereka membentuk tum survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

Setelah mendapatkan hasil survei pada semua kota di dalam provinsi yang dirasa mewakili sampel kemudian didapati jumlah Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang juga dikatakan sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan KHL, DPD juga memberikan usulan upah minimum regional (UMR) pada gubernur agar diresmikan.

Bagian kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar keputusan upah minimum berdasarkan keperluan hidup karyawan status lajang. Saat ini, singkatan UMR sudah tidak digunakan, biarpun begitu sudah diganti jadi istilah UMP dan UMK. Biarpun begitu sering kali hampir semua tenaga kerja menganggap upah minimum yang digajikan pabrik mereka ialah UMR.

Istilah UMR telah diganti dengan UMK dan UMP. Singkatan UMR telah dipakai disaat terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 perihal Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Pembahasan peraturan diatas terdapat pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menunjukkan perihal Sebutan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah dengan “Upah Minimum Provinsi”, Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diganti Menjadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Mulai itu UMR diganti dengan istilah UMP serta UMK.

Dari informasi diatas, upah minimum masih dapat dikelompokkan kembali menjadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) serta UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya menurut sektor dan bidang usaha yang digarap dari salah satu badan usaha, seperti bidang otomotif, bidang bangunan dan pekerjaan umum, sektor sumber daya dan perindustrian, dan lain sebagainya.

UMP serta UMK mampu dilihat dan dicari dengan mudah karena biasanya ditetapkan oleh kebijakan gubernur dan peraturan daerah (perda). Info tersebut dapat diakses di website resmi ketenagakerjaan pemerintah dan juga melalui penjelasan lisan di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Adapun dalam pengaplikasiannya UMP selalu lebih rendah dari UMK dikarenakan menyinkronkan untuk keperluan serta perubahan ekonomi pada tiap kota/kabupaten. Tetapi UMK paling bawah pada suatu provinsi pada umumnya sama dengan total UMP yang sudah diberlakukan.

Walau seperti itu, bisa jadi suatu badan usaha tak dapat membayar pekerja menurut standart yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, manajemen badan usaha boleh mengajukan tempo ke Gubernur provinsi yang mana perusahaan tersebut berada. Kebijakan ini diatur pada Pasal 90 UU tentang Ketenagakerjaan, dimana sering kali pengusaha tetap harus membayar upah karyawan sebanding dengan kebijakan pemerintah selama proses tempo masih berjalan.

Gubernur memiliki wewenang menolak atau menyetujui penundaan tersebut serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus untuk perusahaan yang terkait hal itu. PT. yang telah mendapat tempo wajib menaati besaran yang sudah ditentukan di SK dalam perihal membayar gaji setiap bulan. Pelanggaran mengenai pembayaran UMP dan UMK akan mendapatkan sanksi tertentu dari pemerintah.

Apa Dasar Perbedaan penetapan UMP, UMR dan UMK?

keputusannya dari UMK, UMP dan UMR terdapat perbandingan yang fundamental. Pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten dan hasil kinerja menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi standart ketetapan UMP. Komponen kebutuhan hidup layak biasa diterapkan sebagai standart ketentuan Upah minimum, yang mana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja untuk mencukupi kebutuhan utama yang mencakup kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Dahulu besaran UMP dihitung berdasarkan pada keperluan fisik minimum (KFM). Lalu ada perubahan penghitungan yang bersumber pada kebutuhan hidup minimum (KHM). Selanjudnya perubahan itu cukup besar dari karyawan yang beranggapan, terbentuk keterkaitan di rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada buruh tingkat bawah.Dengan sekian banyak pendekatan dan juga pengertian langsung terhadap pekerja, penentuan gaji minimum berdasarkan KHM dapat di jalankan serta didukung bersama oleh pihak karyawan dan juga pengusaha.

Penetapan UMK, UMR dan UMP

Perbedaan UMR, UMK dan UMP juga pada waktu dijalankan. UMP mulai ditentukan serta diumumkan oleh gubernur secara bersamaan di tanggal 1 November. Kemudian ketetapan UMK ditetapkan menurut anjuran bupati/ wali kota dan anjuran Dewan Pengupahan Provinsi. Peresmian UMK diumumkan paling lambat tanggal 21 November oleh gubernur usai peresmian UMP dengan besaran yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang usai Pengkajian ulang UMP dilakukan setiap tahunnya dan UMP yang disahkan akan diberlakukan setiap tanggal 1 Januari. UMP tersebut diawasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai penggajian yang ditandatangani oleh Presiden.

Jikalau UMP, UMR dan UMK Dilanggar

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2013 tetang Ketenagakerjaan, Aturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 atas penggajian, maupun yang berlaku, perihal UMP dan UMK. Ini berarti, memahami dari maksud di atas bisa dibilang bahwa wilayah pelaksanaan ketentuan UMK bisa menjadi sangat khusus dibandingkan UMP.

Seluruh kabupaten juga kota di suatu provinsi harus mengaplikasikan ketentuan mengenai UMP yang dilaksanakan, mengenai masalah di kabupaten-kabupaten ataupun kota-kota dalam provinsi tersebut tidak ada pengaturan perihal UMK pada kabupaten atau Kota. Masalah ini juga bisa terlihat dari dbuatnya ketentuan mengenai larangan bagi pengusaha menyerahkan gaji dibawah UMK dalam peraturan dan keputusan gubernur pada masing-masing wilayah.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Penetapan UMP serta UMK

Bilamana pekerja tidak mendapatkan upah bulanan sesuai ketentuan pemerintah daerah, maka karyawan dibolehkan mengambil jalur hukum dalam menyelesaikan persolaan yang terjadi. Berikut ini prosedur pencarian solusi dimuat pada Undang-Undang No 2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Ini dia Step by step yang harus diaplikasikan pada saat memperjuangkan standard upah minimum oleh pegawai:

Perwakilan karyawan yang mewakili buruh dapat melakukan perundingan bipartit dengan pimpinan perusahaan. Perundingan tersebut bertujuan supaya memperoleh dampak yang terbaik untuk kedua pihak secara musyawarah supaya mencapai kesepakatan. Sesudah menempuh tengat waktu 30 hari, jikalau kesepakatan antara keduabelah pihak tidak juga terwujud, kemudian langkah selanjutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit ditempuh antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan dengan menggandeng perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator. Supaya mencapai langkah ini, maka pekerja perlu memperlihatkan bukti-bukti kongkrit dan memberikan laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya. Lampirkan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi tidak ada mufakat yang bisa dihasilkan secara baik.

Apabila setelah melaksanakan perundingan tripartit tidak ada dampak yang bisa dijalankan kedua belah pihak, oleh sebab itu jalur peradilan dapat ditempuh. Salah satu pihak boleh mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan ranah hukum formal akan dijalankan melalui sidang di pengadilan. Itulah dia besaran upah UMR, UMK serta UMP di Sambas beserta informasi lengkap mengenai masalah ketenaga kerjaan semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung di  website: Mitra PJTKI Resmi, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE