Besaran Gaji UMK, UMR serta UMP di Sintang 2020

Besaran gaji UMR, UMK dan UMP di Sintang kota atau kabupaten pengumuman update tahun 2020 sesuai dengan ketentuan gubernur serta pemerintah provinsi. Mau mencari kerja di Sintang tapi tidak mengetahui besaran gaji UMK di Sintang untuk tahun 2020? Sebelum mencari lowongan kerja di area Sintang, saran baiknya anda mengetahui tentang berapa gaji UMR, UMK, UMP yang berada di Sintang dan kami telah merangkumnya sangat komplit untuk anda.

Anda tentunya sering kali mendengar pembahasan UMR, UMP juga UMK dan pastilah makna ini harus dimengerti untuk anda yang saat ini melamar kerja ataupun anda yang sudah menjadi karyawan pada PT. tertentu. Menurut anda apa yang membedakan dari UMR, UMP dan UMK?

Mengapa yang paling umum digunakan sebagai acuan adalah UMR? Berikut ini ulasan detail mengenai yang membedakan UMR, UMP dan UMK dimana dapat membantu untuk lebih memahami standart upah yang ideal dengan kapasitas dan kebutuhan hidup setiap hari.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Sintang 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Sintang 2020 -(Kab.) Rp. 2.596644
Kota/Kabupaten Sintang 2021
Kota/Kabupaten Sintang 2022
Kota/Kabupaten Sintang 2023
Kota/Kabupaten Sintang 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Kapuas Hulu

Ulasan Perihal UMR, UMP serta UMK di Sintang

Penjabaran dan patokan UMR, UMP dan UMK ditetapkan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Upah Minimal merupakan standart yang diaplikasikan dari pemerintah yang berkaitan untuk gaji yang didapat untuk karyawan pada suatu perusahaan yang terdiri menurut gaji pokok bulanan termasuk tunjangan tetap (biasanya meliputi, akan tetapi tidak mutlak pada, uang makan, uang bensin, tunjangan kesehatan, asuransi dan juga lain – lain) layaknya yang dibahas pada pembahasan dibawah.

Upah Minimum Regional merupakan singkatan dari UMR dimana ini merupakan suatu standart yang dipakai oleh pelaku industri maupun pengusaha sebagai acuan proses pengupahan kepada pegawai ataupun buruh di lingkungan kerja. Upah minimum atau UMR telah ditetapkan di Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989.

UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang seringkali digajikan untuk buruh. Biasanya UMK jumlahnya lebih tinggi dibanding dengan UMP. Selanjudnya apa itu UMP, UMP merupakan Upah Minimum Provinsi. UMP bisa disebut Upah Minimum Provinsi ialah upah minimum yang distandartkan di sebuah provinsi. Bilamana di dalam suatu kabupaten serta kita sudah memiliki ketetapan mengenai UMK yang besarannya wajib lebih besar dari UMP maka yang berlaku merupakan ketentuan mengenai UMK.

UMR Kini Diganti Menjadi UMK serta UMP

Setiap tahunnya UMR diproses serta ditentukan melalui proses yang tidak cepat. Awal Mulanya Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) yang berasal dari birokrat, akademisi, buruh juga pengusaha yang melakukan rapat. Kemudian mereka membentuk tum survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

Apabila sudah mendapatkan hasil survei di beberapa kota di provinsi tersebut yang dianggap mewakili hasil barulah diperoleh jumlah Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang juga dikatakan sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan KHL, DPD juga memberikan masukan upah minimum regional (UMR) untuk gubernur supaya disahkan.

Komponen kebutuhan hidup layak digunakan menjadi bagian penting pengambilan kebijakan upah minimum berlandaskan kebutuhan hidup buruh belum menikah. Kini, istilah UMR sudah tidak digunakan, namun sudah diganti menjadi UMP dan UMK. Biarpun begitu tetap saja mayoritas buruh menganggap upah minimum yang diberikan kantor mereka tetap menyebut UMR.

Sebutan UMR telah diganti dengan UMK serta UMP. Sebutan UMR telah digunakan disaat terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Ketetapan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 perihal Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Pembahasan peraturan tersebut terdapat pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menyatakan bahwa Singkatan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) dirubah jadi “Upah Minimum Provinsi”, Sebutan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Jadi Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Mulai itu UMR ddirubah dengan istilah UMP dan UMK.

Dari informasi tersebut, upah minimum masih bisa dibagi lagi jadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penentuannya berdasarkan sektor dan bidang usaha yang digarap oleh salah satu badan usaha, misal bidang otomotif, bidang bangunan serta pekerjaan umum, sektor sumber daya serta perindustrian, dan lain – lain.

UMP dan UMK dapat dilihat serta dicari dengan mudah disebabkan biasanya ditetapkan dari aturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Himbauan tersebut bisa diakses di web resmi ketenagakerjaan pemerintah maupun melalui penjelasan lisan di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. tentang hal penetapannya UMP biasanya lebih rendah dibandingkan UMK dikarenakan menyepadankan untuk kebutuhan serta perubahan ekonomi pada setiap kota/kabupaten. Akan tetapi UMK paling bawah dalam suatu provinsi pada umumnya sama untuk jumlah UMP yang telah ditentukan.

Meskipun seperti itu, bisa saja suatu badan usaha tidak mampu menggaji pekerja menurut standarisasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemilik badan usaha bisa menyodorkan penundaan kepada Gubernur provinsi dimana perusahaan tersebut berpusat. Masalah tersebut ditetapkan dalam Pasal 90 UU tentang Ketenagakerjaan, dimana sering kali pebisnis tetap harus menggaji upah pekerja sepadan dengan kebijakan pemerintah ketika tahap penundaan masih berlangsung.

Gubernur berwenang menolak dan menyetujui penundaan itu serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus untuk PT. yang terkait. PT. yang telah meminta tempo harus mengikuti nominal yang sudah ditentukan di SK mengenai masalah membayar upah bulanan. Pengingkaran tentang pembayaran UMP serta UMK akan dapat hukuman tertentu dari pemerintah.

UMK, UMR dan UMP Diputuskan Menurut Hal Ini

Pembeda dari UMP, UMR, dan UMK mempunyai perbedaan yang mendasar pada ketentuannya. Peningkatan ekonomi di daerah dan produktifitas menjadi penentu Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi standart ketetapan UMP. Faktor kebutuhan hidup layak umumnya digunakan menjadi dasar ketentuan Upah minimum, yang mana diukur menurut kebutuhan hidup pekerja untuk memenuhi keperluan pokok yang mencakup keperluan akan pangan 2100 kkal per hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Kebutuhan fisik minimum (KFM) dahulu menjadi tolak ukur penetapan UMP. Kemudian ada perubahan penghitungan yang berdasar pada keperluan hidup minimum (KHM). Selanjudnya perubahan itu sangat besar dari karyawan yang beranggapan, terjadi keterkaitan pada minimnya kemampuan belanja serta kesejahteraan masyarakat terutama untuk karyawan level menengah.Dengan beberapa pendekatan serta penjelasan langsung kepada karyawan, penghitungan gaji minimum menurut KHM mampu berjalan dan juga didukung bersama oleh pihak karyawan dan pebisnis.

Waktu UMR, UMK serta UMP Ditetapkan

Yang membedakan UMR, UMK dan UMP juga pada waktu dijalankan. Setiap tanggal 1 November gubernur mengumumkan penetapan UMP secara bersamaan. Selanjudnya penetapan UMK disahkan berdasarkan saran bupatiatau wali kota dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. Ketetapan UMK dihimbaukan selambatnya tanggal 21 November oleh gubernur setelah peresmian UMP dengan besaran yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang sudah Pengkajian ulang UMP dijalankan setiap tahunnya dan UMP yang ditentukan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari. UMP tersebut diawasi oleh ketetapan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 perihal penggajian yang diketahui oleh Presiden.

Jikalau UMP, UMR dan UMK Tidak Dijalankan

Pada Undang-undang No 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 atas penggajian, ataupun yang diterapkan, apakah UMP dan UMK. Bisa dikatakan, mengamati tentang maksud di yang disebutkan diatas terlihat bilamana lingkup penerapan ketentuan UMK bisa menjadi sangat spesifik dari UMP.

Semua kabupaten juga kota pada suatu provinsi diwajibkan mengaplikasikan ketentuan perihal UMP yang berlaku, mengenai masalah di kabupaten-kabupaten maupun kota-kota dalam provinsi tersebut belum ada pengaturan tentang UMK di kabupaten atau Kota. Perihal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan perihal pantangan untuk pengusaha menyerahkan gaji kurang dari UMK pada kaidah dan ketetapan gubernur di masing-masing wilayah.

Pelanggaran Penetapan UMP serta UMK Akan Mendapat Sanksi

Apabila pegawai tidak mendapatkan upah bulanan seperti ketentuan pemda, maka karyawan berhak menempuh jalur hukum untuk merampungkan permasalahan ini. Berikut ini tata cara penyelesaian diatur di UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Berikut Step by step yang wajib diaplikasikan pada saat menuntut standard upah minimum bagi buruh:

Perwakilan karyawan yang mewakili karyawan bisa melakukan perundingan bipartit dengan pemilik perusahaan. Perundingan tersebut memiliki tujuan agar mencapai dampak yang maksimal untuk kedua pihak secara musyawarah supaya mencapai kesepakatan. Setelah melewati tengat waktu 30 hari, jikalau mufakat antara keduabelah pihak tidak juga terjadi, berikutnya langkah berikutnya ialah perundingan tripartit.

Perundingan tripartit ditempuh antara perwakilan pekerja dengan pemilik perusahaan dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai perantara. Untuk mencapai langkah ini, maka pekerja wajib menampilkan bukti-bukti asli dan memberikan laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sisipkan juga bukti bahwasannya perundingan bipartit sudah dilaksanakan sebelumnya, akan tetapi tidak ada mufakat yang bisa dihasilkan secara baik.

Bilamana setelah melaksanakan perundingan tripartit tidak ada dampak yang dapat dijalankan kedua belah pihak, oleh sebab itu jalur peradilan akan dilakukan. Salah satu pihak bisa menyodorkan problem ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan ranah hukum formal akan ditempuh melalui sidang di pengadilan. Demikianlah besaran upah UMR, UMK serta UMP di Sintang beserta penjabaran lengkap mengenai masalah ketenaga kerjaan semoga bermanfaat. Terima kasih telah datang di  website: Mitrapjtkiresmi.com, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE