Update Upah UMR, UMK dan UMP di Toba Samosir 2020

Besaran gaji UMK, UMR serta UMP di Toba Samosir tahun 2020 untuk area kabupaten maupun kota yang diputuskan oleh kebijakan gubernur serta persetujuan presiden RI. Berapakah gaji UMK di Toba Samosir saat sekarang? Nyatanya ada beberapa yang tidak mengerti tentang berapakah gaji UMK yang terdapat di kota ini. Sebelum mencari lowongan kerja di area ini, alangkah baiknya anda tahu tentang berapa gaji UMR, UMK, UMP yang ada di Toba Samosir serta kami mengumpulkan dan mereview secara komplit untuk anda.

Secara fungsionalnya nyatanya UMR, UMK dan UMP punya ketidak samaan. Namun seringkali karyawan yang belum tahu mengenai perbedaan diatas. Bilamana dilihat semakin spesifik, Ternyata ketiga arti singkatan diatas sangat berbeda arti.

Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Toba Samosir 2020

KOTA / KABUPATEN TAHUN BESARAN GAJI
Kota/Kabupaten Toba Samosir 2020 -(Kab.) Rp. 2.668.614
Kota/Kabupaten Toba Samosir 2021
Kota/Kabupaten Toba Samosir 2022
Kota/Kabupaten Toba Samosir 2023
Kota/Kabupaten Toba Samosir 2024

Baca Juga : Besaran Gaji UMR, UMK dan UMP di Rantau Prapat

Perbedaan UMR, UMK dan UMP di Toba Samosir

Penjabaran serta standart UMR, UMP serta UMK diatur dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Gaji Minimal adalah standart yang diaplikasikan dari pemerintah terkait untuk gaji yang diterima untuk pegawai di suatu badan usaha yang terdiri dari gaji pokok setiap bulan yang didalamnya ada tunjangan tetap (pada umumnya berkaitan, namun tidak terbatas pada, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lain – lain) seperti yang di ulas pada pembahasan dibawah.

UMR ialah Upah Minimum Regional yang menurut arti sebuah standart minimum yang dipergunakan selurh pengusaha atau pelaku industri untuk pembayaran upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkup usaha atau kerjanya. UMR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

UMK merupakan upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya digajikan untuk pekerja. Kadangkala UMK jumlahnya lebih tinggi dibanding dengan UMP. Selanjudnya apa yang dimaksud UMP, UMP adalah Upah Minimum Provinsi. UMP atau Upah Minimum Provinsi ialah upah minimum yang diterapkan untuk sebuah provinsi. Jika di suatu kabupaten atau anda sudah punya standarisasi mengenai UMK yang besarannya wajib lebih besar dari UMP maka yang diaplikasikan adalah ketentuan tentang UMK.

UMK dan UMP Singkatan Baru Pengganti UMK

UMR ditentukan memakai tahap yang tidak pendek serta dilaksanakan setiap tahunnya. Langkah ketetapan UMR dilakukan melalui rapat Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) dengan banyak perwakilan terkait diantaranya Akademisi, Birokrasi, Pengusaha dan buruh. Kemudian mereka membentuk tum survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

Apabila sudah mengandalkan survei pada semua kota di provinsi tersebut yang dianggap mewakili hasil selanjudnya didapati total Kebutuhan Hidup layak (KHL) yang biasa disebut sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sesuai dengan KHL, DPD juga memberikan masukan upah minimum regional (UMR) pada gubernur untuk diresmikan.

Elemen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar keputusan upah minimum menurut keperluan hidup pekerja lajang. Yang terbaru, kata UMR sudah tidak lagi digunakan, akan tetapi telah diganti jadi istilah UMP dan UMK. Biarpun begitu tetap saja hampir semua karyawan menyebut upah minimum yang diberikan kantor mereka adalah UMR.

Istilah UMR telah diganti menjadi UMK dan juga UMP. Singkatan UMR sudah digunakan ketika dirilisnya ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Pergantian Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Kebijakan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 mengenai Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Isi peraturan diatas ada pada pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang memberitahukan tentang Sebutan Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diganti dengan “Upah Minimum Provinsi”, Sebutan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Menjadi Upah Minimum Kabupaten dan Kota. Mulai dari itulah UMR diganti menjadi UMP serta UMK.

Dari penjelasan tersebut, upah minimum masih bisa dipilah kembali jadi UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Penetapannya menurut sektor atau bidang usaha yang dikerjakan oleh satu badan usaha, contoh bidang otomotif, sektor bangunan serta pekerjaan umum, bidang sumber daya serta perindustrian, dan lain sebagainya.

UMP dan UMK mampu dilihat dan dicari lebih mudah karena seringkali ditentukan dari aturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi tersebut bisa dilihat di situs resmi ketenagakerjaan pemerintah dan lewat informasi lisan pada badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Meskipun dalam penetapannya UMP biasanya lebih rendah dibanding UMK sebab menyinkronkan dengan keperluan serta perkembangan ekonomi di tiap kota/kabupaten. Namun UMK paling rendah di sebuah provinsi pada umumnya sama dengan nilai UMP yang sudah ditentukan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan sebuah badan usaha tak dapat membayar karyawan seperti standart yang sudah ditentukan. Di kasus ini, pengusaha badan usaha bisa mengajukan penangguhan ke Gubernur provinsi dimana perusahaan itu berpusat. Masalah tersebut ditetapkan pada Pasal 90 UU tentang Ketenagakerjaan, dimana pada umumnya pebisnis tetap harus menggaji upah pekerja sesuai dengan ketentuan pemerintah ketika tahap penundaan masih berjalan.

Gubernur berhak menolak atau menyetujui penangguhan itu dan membuatkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi pabrik yang terkait hal itu. pabrik yang telah mengajukkan penundaan harus mengikuti besaran yang sudah ditentukan di SK dalam hal membayar gaji setiap bulan. Pengingkaran terhadap pembayaran UMP serta UMK akan dapat sanksi tersendiri dari pemerintah.

UMK, UMR dan UMP Ditetapkan Menurut Hal Ini

ketentuannya dari UMK, UMP serta UMR mempunyai perbedaan yang esensial. UMP ditentukan berlandaskan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melihat kinerja serta pertumbuhan ekonomi. Bagian kebutuhan hidup layak seringkali dipakai menjadi standart penetapan Upah minimum, yang mana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup karyawan untuk memenuhi kebutuhan utama yang meliputi keperluan akan pangan 2100 kkal per hari, tempat tinggal, sandangan, pendidikan dan sebagainya.

Keperluan fisik minimum (KFM) dahulu dipakai tolak ukur perhitungan UMP. Selanjudnya ada perubahan penghitungan yang bersumber pada keperluan hidup minimum (KHM). Kemudian perubahan itu lumayan besar dari buruh yang beranggapan, timbul keterlibatan di rendahnya kemampuan belanja serta kesejahteraan masyarakat terutama untuk pekerja level menengah.Dari sekian banyak pendekatan serta penjelasan langsung terhadap buruh, penetapan gaji minimum berdasarkan KHM bisa berjalan dan diterima golongan karyawan serta pebisnis.

Kapan UMR, UMK serta UMP Diputuskan

Ketidak samaan UMR, UMK dan UMP juga pada saat pemutusan. Setiap tanggal 1 November gubernur mengumumkan peresmian UMP dengan bersamaan. Dan peresmian UMK ditentukan berdasarkan saran bupatiatau wali kota dan anjuran Dewan Pengupahan Provinsi. UMK juga diresmikan dan dihimbaukan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP dengan besaran yang lebih tinggi dari UMO. {UMP yang usai disahkan mulai berlaku dimulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya dan direvisi kembali tahun berikutnya. UMP sendiri diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai penggajian yang ditandatangani oleh Presiden.

Bila UMP, UMR dan UMK Tidak Dijalankan

Di UU No 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pembayaran gaji, maupun yang dilaksanakan, seperti UMP dan UMK. Akan tetapi, memahami tentang artian di yang disebutkan diatas bisa diartikan jikalau lingkup ketetapan ketentuan UMK akan menjadi sangat spesifik dari UMP.

Ini menjadi ketetapan mengenai UMP kemudian dilaksanakan bagi semua kabupaten maupun kota pada suatu provinsi, mengenai masalah di kabupaten-kabupaten ataupun kota-kota di provinsi itu belum ada pengaturan perihal UMK pada kabupaten maupun Kota. Perihal ini juga dapat terlihat dari adanya ketentuan tentang larangan untuk pengusaha memberikan gaji dibawah UMK dalam kebijakan atau keputusan gubernur pada masing-masing kota.

Hukuman Mengenai Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK

Bilamana pekerja tidak mendapatkan upah bulanan seperti ketetapan pemerintah daerah, maka pekerja di ijinkan menempuh jalur hukum dalam merampungkan persolaan yang terjadi. Adapun proses penyelesaian dimuat pada Undang-Undang No 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Inilah Step by step yang harus diaplikasikan di dalam menuntut kriteria upah minimum untuk buruh:

Buruh bisa mengajukan perundingan bipartit diantara perwakilan buruh dan perwakilan perusahaan. Perundingan tersebut bermaksud agar mendapatkan hasil yang maksimal bagi kedua pihak menggunakan musyawarah supaya mencapai kesepakatan. Sesudah menempuh tengat waktu 30 hari, bilamana mufakat antara keduabelah pihak masih belum juga ada, maka upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit.

Perundingan ini ditempuh antara perwakilan buruh dan perwakilan perusahaan dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi mediator. Untuk mencapai tahap ini, maka pekerja harus menampilkan bukti-bukti nyata serta melapor di Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya. Lampirkan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dilakukan sebelumnya, namun tidak ada mufakat yang dapat dihasilkan dengan baik.

Bilamana setelah menjalankan perundingan tripartit belum ada dampak yang bisa memuaskan kedua belah pihak, oleh sebab itu jalan peradilan dapat dilakukan. Salah satu pihak bisa mengajukan problem ini di Pengadilan Hubungan Industrial dan jalur hukum formal akan ditempuh dengan sidang di pengadilan. Ulasan mengenai ketenaga kerjaan dan besaran gaji UMR, UMK serta UMP di Toba Samosir sudah kita ulas untuk anda, Semoga dapat membantu memahami perihal masalah ketenaga kerjaan. Terima kasih telah datang di  website: Mitra PJTKI Resmi, Semoga artikel yang kami ulas bermanfaat untuk anda.

SHARE